UU Minerba Digugat Ke Mahkamah Konstitusi

UU Minerba Digugat Ke Mahkamah Konstitusi

Apa yang menjadi dugaan dari Lembaga Penelitian Roskill memang didasarkan kenyataan, setelah publikasi nya pada (20/01) bahwa UU Minerba belum final, Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) telah mengajukan gugatan hukum terhadap larangan ekspor bijih yang diterapkan kurang dari dua minggu lalu pada 16 Januari lalu.

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani pada larangan ekspor bijih kontroversial pada 12 Januari, meskipun ada sedkit perubahan - menit terakhir yang meringankan dampak larangan ekspor dengan membolehkan investor raksasa Freeport McMoRan Copper & Gold dan Newmont Mining Corp melanjutkan ekspor walau dikenakan pajak ekspor berlipat ganda. Namun bagi pengusaha, regulasi ini tetap memberatkan.

 

"Jika kebijakan ini dilaksanakan akan membunuh bisnis pertambangan," ungkap Revly Harun, pengacara APEMINDO, sebagaimana dikutip laman Reuter, Rabu (21/01). "Jika mereka ingin membuat smelter mereka membutuhkan uang untuk itu. Kami tidak berpikir larangan ekspor bijih ini realistis." Tambahnya

 

"Untuk beberapa produk, seperti bauksit, tidak ada cara agar dapat diproses di dalam negeri karena keterbatasan yang ada," lanjut Harun seraya menambahkan bahwa tantangan hukum ini akan berfokus pada pengolahan dalam negeri dan pemurnian mineral .

 

Meskipun ada perubahan peraturan dalam ekspor pertambangan yang meringankan beberapa produk, aturan baru diterapkan ketat pada nikel dan bauksit, menjadikan  penambang dalam negeri sejenak kehilangan pekerjaannya.

 

APEMINDO mengajukan peninjauan UU ke Mahkamah Konstitusi, kewenangan hukum tertinggi di Indonesia, pada tanggal 16 Januari.

 

Pakar hukum pertambangan Bill Sullivan, penasehat asing Christian Teo Purwono & Partners di Jakarta, menyatakan keraguan akan hasil dari peninjauan atau uji materi ini.

 

"Sangat mantaplah beking orang yang berani menantang UU ini dan bagaimana hasilnya nanti.” Katanya. Walau Sullivan mengharapkan adanya uji materi lebih lanjut dari kelompok pertambangan lainnya untuk langkah Apemindo.

 

Asosiasi Nikel Indonesia (ANI) juga mendukung tindakan hukum terhadap undang-undang Minerba, tapi tidak punya rencana lebih jauh untuk melakukan uji materi oleh mereka sendiri .

 

"Saya sepenuhnya setuju bahwa mereka pergi ke Mahkamah Konstitusi," ujar Faisal Emzita, direktur eksekutif Asosiasi Nikel Indonesia. "Pemerintah memang membingungkan," kata Faisal mengacu pada keamanan bagi investor. Yah. Namanya juga transisi..***Fey