Tunjungan Kerja Pegawai Pajak Akan Dipotong 20% Karena Target Tak Tercapai

Tunjungan Kerja Pegawai Pajak Akan Dipotong 20% Karena Target Tak Tercapai
Kemenkeu. go.id

Tunjungan kerja (Remunerasi) bagi pegawai pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2016 ini akan dipotong. Hal ini lantaran pencapaian penerimaan pajak di akhir tahun 2015 tak memuaskan. 

 

"Remunerasi siap dipotong sesuai Peraturan Presiden. Tapi menunggu realisasi penerimaan, masih ada waktu bertempur sampai 31 Desember," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu, Askolani, bbeberapa waktu lalu

 

 

Tunjangan petugas pajak ini berawal saat Mantan Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito yang terpilih lewat lelang jabatan berkomitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk mengapresiasi hal ini Presiden Jokowi pun berkomitmen menaikkan tunjangan kinerja dan fasilitas petugas pajak per april 2015 lalu.

 

Kebijakan ini diterapkan untuk memacu kinerja aparat di sektor perpajakan karena bagaimanapun pajak merupakan salah satu komponen inti dalam pendanaan pembangunan.

 

Kenaikan nilai tunjangan pegawai pajak relatif cukup besar, yakni 70%-240%, sehingga pegawai perpajakan golongan terendah per bulan bisa mendapat penghasilan Rp5,4 juta dan eselon I bisa mendapat penghasilan sekitar Rp117 juta.

 

Dengan pendapatan sebesar itu tentu diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparat perpajakan dan berimplikasi perolehan dana pembangunan atau setidaknya bisa mereduksi akumulasi utang.

 

Sebagai konsekuensi dari penerapan reward and punishment maka tunjangan atau penghasilan itu juga disertai ancaman jika gagal mencapai target dan pencapaian hanya di bawah 70% dari target maka tunjangan akan dipangkas 50%.

 

Untuk memberikan payung hukum atas kebijakan ini, pemerintah pun mengeluarkan Perpres Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

 

Dalam Perpres tersebut, selain mengatur besaran tunjungan juga mengatur pemotongan tunjungan jika target pajak tak terpenuhi. Dalam Perpres tersebut juga diatur bahwa khusus tahun 2015, pemanis bagi kinerja pegawai pajak diberikan 100 persen.

 

Sementara di tahun berikutnya, diberikan berdasarkan pencapaian target pajak tahun sebelumnya.

 

Jika pencapaian penerimaan pajak lebih dari 95 persen, pegawai pajak masih akan menerima remunerasi secara penuh.

 

Jika penerimaan pajak hanya tercapai 90 persen hingga 95 persen, remunerasi hanya 90 persen.

 

Jika target pajak hanya 90 persen-85 persen, tunjangan dikurangi 15 persen atau hanya 85 persen.

 

Jika hanya tercapai 80 persen hingga 85 persen, potongan tunjangan 20 persen atau hanya diterima 80 persen.

 

Dan jika realisasi hanya 70 persen hingga 80 persen, tunjangan disunat sampai 50 persen.

 

Sedangkan untuk penerimaan pajak tahun 2015, DJP diperkirakan hanya akan mampu mencapai Rp 1.098,5 triliun, atau 84,9 persen dari target. Dengan demikian porsi remunerasi tahun ini hanya sebesar 80 persen dari total besaran remunerasi seharusnya. *** kny (kompas,solopos)