Upaya Law Enforcement atas Hukum Anti Suap di China

Upaya Law Enforcement atas Hukum Anti Suap di China

Penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap GlaxoSmithKline (GSK) atas dugaan penyuapan telah  menjadi pusat perhatian masyarakat  Cina beberapa bulan terakhir. Para jurnalis juga telah banyak memberitakan investigasi lanjutan atas dugaan korupsi serta tindak pidana lainnya oleh perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di bidang farmasi dan penyalur makanan di Cina.

 

Hal yang menjadi perhatian adalah: apakah penyelidikan-penyelidikan tersebut dapat menandakan era baru dalam penegakan hukum yang lebih rigid dan berkelanjutan terhadap perusahaan-perusahaan asing yang berkegiatan di Cina, atau malah hanya sekedar penyelidikan biasa, yang sebelumnya telah banyak dilakukan tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan?

 

Mereka yang sinis mungkin akan menganggap serangkaian penyelidikan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mengalihkan perhatian massa terkait dakwaan terhadap Bo Xilai, yang dijatuhkan dalam waktu yang bersamaan. Penindakan-penindakan tersebut bagaimanapun juga dapat dilihat dari kacamata sejarah penegakan hukum terkait kasus-kasus sejenis, sebagai bagian dari perkembangan hukum yang sudah sedemikian lama berlangsung.

 

Sekilas Mengenai Hukum Anti Suap di China

 

Sejak awal pemerintah Cina telah lebih mengenakan sanksi hukum yang lebih keras  terhadap  pegawai pemerintah yang menerima suap  dibandingkan kepada pemberi suap. Namun pemerintah Cina  tidak melakukan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan asing yang terlibat kasus penyuapan. Ironisnya, justru pemerintah asing seperti Amerika Serikat lebih banyak menindak perusahaan AS yang terlibat suap di Cina melalui Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) dibandingkan upaya dari pemerintah Cina sendiri. 

 

Keadaan tersebut dewasa ini mulai menunjukkan perubahan positif dengan semakin giatnya pemerintah Cina menindak pelaku tindak pidana penyuapan, baik itu warga negaranya sendiri maupun warga negara asing yang menjadi eksekutif di perusahaan asing.

 

Aturan  Hukum Cina terkait penyuapan telah diundangkan dalam dalam Hukum Pidana Cina (PRC Criminal Law), yang diundangkan pertama kali pada tahun 1997. Hukum Cina, berbeda dengan kebanyakan hukum di negara lain, tidak mengatur tentang percobaan penyuapan; hukum Cina hanya menyempitkan makna suap, dimana hanya penyuapan yang tertangkap tangan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penyuapan. Kontras dengan FCPAnya AS, selain terhadap aparatur pemerintah, yurisdiksi berlaku juga kepada pelaku individual maupun badan hukum.

 

Perkembangan Terkini

 

Sejak berlaku efektif pada Januari 2013, hukum yang mengatur perihal tindak pidana penyuapan sudah lebih jelas dalam hal mendefinisikan berbagai jenis penyuapan, antara lain berdasarkan jumlah uang dan identitas penerima suap. Ketentuan yang baru juga mengatur mengenai pidana denda dan penjara, yaitu dengan menyesuaikan tingkat kejahatan yang dilakukan, mulai dari yang “serius” sampai dengan “sangat serius.”

 

The Interpretations on Several Issues Concerning the Application of the Law in the Handling of Criminal Bribe-Giving Cases, yang mulai Desember 2012 digunakan bersama oleh Mahkamah Agung Cina (Supreme People’s Court) dan Kejaksaan Agung Cina (Supreme People’s Procuratorate), menetapkan bahwa tindak pidana penyuapan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan “serius” apabila jumlah uang yang disodorkan lebih dari 1 Juta RMB (setara dengan 160.000 Dollar AS), atau jumlah yang disodorkan lebih dari 500.000 RMB (setara dengan 81.500 Dollar AS) dan a) pihak yang disuap lebih dari tiga orang; b) suap diberikan kepada aparatur pemerintah yang bertugas sebagai supervisor di bidang pangan, obat-obatan, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan; c) suap diberikan kepada aparatur penegak hukum dengan tujuan menciderai proses jalannya pengadilan; atau d) uang suap berasal dari kekayaan pelaku yang didapat dengan cara melawan hukum.

 

Selain itu, tindak pidana penyuapan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan “sangat serius” apabila kerugian ekonomis yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut berjumlah lebih dari 5 juta RMB.

 

Pihak yang terlibat dalam tindak pidana penyuapan “sangat serius” dikenakan pidana penjara seumur hidup (lifetime imprisonment). Selanjutnya, meskipun penuntutan terhadap perusahaan terkait dugaan penyuapan telah jauh berkurang karena berbagai alasan teknis, pemerintah telah menerapkan dokumentasi berbasis data berisi semua kasus penyuapan dan semua pihak yang terlibat, baik yang sudah dipidana maupun yang belum dipidana.

 

Dokumentasi tersebut secara umum dapat diakses secara terbuka oleh publik. Selain itu, pendokumentasian suatu perusahaan yang ikut serta dalam pelelangan proyek pemerintah maupun proyek yang dibiayai pemerintah dapat menjadi dasar hukum untuk “menendang” perusahaan tersebut dari pelelangan proyek. Pemahaman baru mengenai hukum anti penyuapan juga memberikan dasar untuk penangguhan maupun pencabutan hak-hak yang didapatkan pemberi suap terkait tindak pidan penyuapan yang dilakukan, seperti persetujuan pemerintah (lisensi) atau kesepakatan bisnis lainnya.

 

Tantangan bagi Program Kepatuhan 

 

Cukup jelas mengenai hal-hal apa saja yang dapat dipetik dari perkembangan penegakan hukum (oleh lembaga yudikatif maupun legislatif) terhadap perusahaan-perusahaan asing yang berkegiatan di Cina. Program kepatuhan (compliance programs) menyeluruh dan ketat yang mengawasi seluruh karyawan perusahaan wajib dilakukan, terutama terhadap perusahaan yang bergerak di bidang makanan, obat-obatan, manufaktur, dan perlindungan lingkungan, ataupun kegiatan lain yang berdampak langsung bagi kesehatan dan keselamatan manusia pada umumnya.

 

Program tersebut harus dengan rinci menjelaskan apa saja kegiatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penyuapan, serta hal-hal apa saja yang dilarang maupun yang boleh untuk dilakukan.

 

Tantangan dalam praktik terkait pelaksanaan program tersebut tidak dapat dianggap remeh. Pengklasifikasian mengenai suatu tindakan termasuk tindak pidana penyuapan ataukah pemberian hadiah yang sah menurut hukum, tidak selalu mudah, khususnya di dalam masyarakat yang menganggap hubungan jangka panjang sebagai elemen penting dalam memuluskan transaksi bisnis.

 

Berbagai putusan pengadilan telah memberikan petunjuk terkait masalah ini, dengan menunjukkan faktor-faktor kunci seperti: a) sifat dan sejarah hubungan para pihak; b) nilai dari hadiah yang diberikan; c) tujuan dan waktu penghadiahan berkaitan dengan manfaat yang didapatkan oleh pemberi hadiah; dan d) sampai sejauh mana penerima hadiah telah menggunakan posisinya untuk menguntungkan kepentingan pemberi hadiah.

 

Tidak mengherankan apabila jaksa maupun hakim memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan kepastian mengenai tindak pidana penyuapan tersebut, mengingat sifat umum dari putusan-putusan pengadilan tersebut.

 

Koordinasi antara Program Kepatuhan dan Penegakan Hukum

 

Selama ini perusahaan-perusahaan asal AS yang berkegiatan di Cina hanya tunduk kepada aturan hukum dalam FCPA. Dengan munculnya sistem hukum anti suap yang baru, sedikit banyak akan “menambah beban” dari perusahaan-perusahaan tersebut dalam menjalankan kegiatannya. Meskipun aturan hukum di FCPA dan hukum Cina serupa dalam banyak hal, keduanya tidak identik terkait materi muatannya.

 

Sebagai contoh, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa FCPA membatasi penyuapan hanya untuk suap yang melibatkan pemerintah; sedangkan hukum Cina tidak terbatas pada hal tersebut. FCPA juga memuat pengecualian terhadap adanya “uang pelicin”, di sisi lain hukum Cina tidak mengatur tentang pengecualian tersebut. Ke depannya, program kepatuhan yang efektif bagi perusahaan-perusahaan asal AS yang berkegiatan di Cina perlu mempertimbangkan penggunaan kedua sistem hukum tersebut.

 

Perkembangan hukum ini juga menimbulkan pertanyaan yang cukup mengusik: apakah nantinya penegak hukum di AS dan Cina dapat mengembangkan suatu koordinasi terkait penegakan hukum lebih lanjut dan dapat berbagi informasi mengenai penyelidikan yang masing-masing mereka lakukan?

 

Pada akhirnya, kesepakatan yang dibuat antara U.S. Securities and Exchange Comission dengan Chinese Securities Regulatory Comission terkait akses untuk mengaudit kertas kerja perusahaan asal Cina yang terdapat di AS bisa menjadi titik terang untuk pelaksanaan penegakan hukum yang akan datang.

 

Disarikan dari: http://www.jdsupra.com/legalnews/recent-developments-in-chinese-antibribe-81991/  oleh Moses Parlindungan