TNI-Polri Tetap Wajib Netral Pandang Pemilihan Umum

TNI-Polri Tetap Wajib Netral Pandang Pemilihan Umum

Peraturan mengenai kewajiban seorang anggota TNI atau Polri tetep menjunjung asas netralitas dalam gelaran pemilihan umum baik, pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif telah jelas termaktub pada Pasal 22E UUD 1945.


Hal ini ditegaskan kembali oleh Plt Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Mualimin Abdi. Namun permasalahannya adalah peraturan tersebut terkesan merujuk hanya berlaku pada Pilpres 2009 lalu.


“Berdasarkan analogi anggota TNI/Polri tetap pada status netral dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres,” ujarnya dalam sela sidang UU Pilpres di Gedung MK, Senin (28/4/2014).


Sebelumnya nada keberatan muncul dari dua orang warga sipil, Ifdhal Kasim dan Supriyadi Widodo Eddyono terkait penerapan Pasal 260 UU Pilpres.


Dalam pasal tersebut, mereka yang menjadi pemohon sidang melihat adanya ketidak jelasan hukum apakah UU tersebut masih berlaku hingga gelaran Pilpres tahun 2014 atau tidak. Jika tidak, tentu tahun ini setiap anggota TNI dan Polri memiliki hak untuk memilih.


Salah seorang pemohon menyatakan adanya simpang siur, seperti contohnya peraturan Pasal 326 UU No. 8 Tahun 2012 yang menyatakan larangan bagi anggota TNI-Polri untuk memberikan hak suara pada Pileg 2014, lalu bagaimana dengan Pemilihan Presiden?


Menurutnya dengan adanya peraturan tersebut, makin mengokohkan ketidak pastiaan posisi hukum anggota TNI-Polri dalam Pemilu.


Menurut pemohon, kedua perundangan yakni UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 2 Tahun 2002 wajib untuk diberi kekuatan mengikat yang jelas akan status netral yang disematkan pada anggota TNI-Polri dalam gelaran Pemilu, baik Pileg maupun Pilpres.


“Mungkin DPR saat itu lupa mencantumkan kata ‘2014’ dalam rumusan Pasal 260 UU Pilpres. Ini yang menurut kita telah terjadi ketidakpastian hukum. Seharusnya, pilres dan pileg mereka tetap harus netral. Makanya, kita minta MK menafsirkan TNI/Polri harus netral di Pilpres 2014 dalam UU Pilpres,” ujar seorang pemohon, Supriyadi Widodo. ***mjd (sumber hukumonline)