Tidak Semua Rumah Kos Dipajaki di Bekasi

Tidak Semua Rumah Kos Dipajaki di Bekasi

Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, menilai bahwa perolehan pajak dari sektor usaha rumah kos di wilayah setempat pada tahun 2014 belum sesuai dengan target dan terhitung minim. Padahal, perkembangan usaha kos ini terus bertambah.

"Jumlahnya masih belum sesuai dengan yang kita harapkan," kata Abdul Muin Hafied, anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi pada Minggu (2/11). Ia berujar bahwa target pendapatan Pemkot Bekasi di sektor pajak usaha rumah kos pada 2014 lebih dari Rp 42 juta.

"Jumlah itu tidak sebanding dengan potensi yang ada. Padahal kita tahu, jumlah rumah kos terus bertambah setiap tahunnya," ujar politisi PAN ini. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak rumah kos, pihaknya minta Pemkot Bekasi mendata ulang jumlah rumah kos yang ada di Kota Bekasi.

"Pemerintah bisa menggandeng RT dan RW untuk mendata ulang rumah kos yang ada di Kota Bekasi. Saya kira masih banyak rumah kos yang selama ini belum dikenakan pajak," ucapnya.

Menurut dia, besarnya pajak kos adalah sekitar 10 persen dari nilai sewa per kamar kos yang dibebankan kepada penghuni. "Aturan pajak rumah kos diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel," jelasnya.

Muin berkata bahwa ada kriteria tertentu mengenai rumah kos yang akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Pertama, rumah kos tersebut punya kamar lebih dari 10 pintu, dan yang kedua rumah kos tersebut berdiri memiliki fasilitas AC, kamar mandi di dalam, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penghuninya.

"Tidak semua kena. Bisa dikatakan rumah kos yang kena pajak itu rumah kos mewah. Yang ada AC-nya ada juga kamar mandinya di dalam kamar. Kalau semua dipukul rata, kasihan masyarakat bawah," ujarnya. ***intan (Sumber: Republika)