Tak Ingin Bikin Resah, Pemerintah Urungkan Kenaikan Pajak Jalan Tol

Tak Ingin Bikin Resah, Pemerintah Urungkan Kenaikan Pajak Jalan Tol

Tak ingin membuat masyarakat semakin resah, pemerintah mengurungkan niatnya untuk menaikkan pajak jalan tol tahun ini. 

 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, rencana kenaikan pajak tol pada tahun ini akan dikaji kembali. Jika kenaikan pajak tol membuat gaduh seperti tahun lalu, maka akan ditangguhkan.

 

Dia menjelaskan, tidak jadinya pajak tol dinaikkan pada tahun lalu, karena banyak reaksi gaduh dari masyarakat. Sehingga, Kemenkeu menunda kenaikannya.

 

"Soal pajak tol, kan ada jenis pajak yang diaktifkan oleh DJP tapi kemudian menuai reaksi yang agak ramai. Sehingga akhirnya waktu itu ditangguhkan." ujar Suahasil di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/1/2016).

 

Menurutnya, ini bukan merupakan flip-flop kebijakan atau ketidak konsistenan dari Kemenkeu. Namun, pihaknya hanya meminimalisir keramaian yang terjadi ke depan.

 

"Iya, itu bukan ketidakkonsistenan kebijakan. Tapi memang kalau membuat ramai masyarakat ya mendingan enggak usah kan," jelasnya.

 

Apalagi perolehan pajak jalan tol ini tidak jauh lebih besar dibandingkan sektor-sektor potensial lainnya. "Kenapa kita tunda karena itu dari sisi penerimaan sangat kecil. Jadi jangan kira kita tidak ingin konsisten," ungkapnya

 

Ke depan, Kemenkeu akan memperbaiki sosialisasi kepada masyarakat terkait tarif pajak tol ini agar tidak terjadi kegaduhan saat diberlakukan. 

 

" Ini jadi pelajaran kita ke depan. Kita perbaiki untuk apakah sosialisasinya diperbaiki, penyampaian teman-teman ke medianya seperti apa, agar bisa lebih baik dan laporan di media lebih suportif" tegas Suahasil.

 

Untuk diketahui, pemerintah melalaui Direktorat Jenderal Pajak berencana akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen pada tahun lalu. Pungutan ini akan dikenakan pada golongan I kendaraan pribadi. Namun, program ini rencananya akan diterapkan pada tahun 2016 setelah melakukan tinjauan kembali terhadap kebijakan pungutan pajak tersebut. *** kny (okezone, sindo)