Tahun Penegakan Hukum, Kanwil Jakarta Utara Pidanakan Pengemplang Pajak 10,7 Miliar

Tahun Penegakan Hukum, Kanwil Jakarta Utara Pidanakan Pengemplang Pajak 10,7 Miliar

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Utara pada Jumat (15/1/2016) menyerahkan barang bukti tahap kedua, setelah sebelumnya pada Kamis (14/1/2016) hasil penyidikan dan tersangka berinisial CPT telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

 

“Penyerahan barang bukti dan tersangka ke Kejati DKI ini memulai Tahun Penegakan Hukum 2016 untuk mendorong kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak,” ujar Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan. Intelejen dan Penyelidikan (Kabid P2IP) Kanwil Pajak Jakarta Utara, Edward Hamonangan Sianipar, SE, Ak, MSi di Jakarta.

 

Seperti diketahui, memasuki tahun 2016 seluruh aparatur DJP fokus melaksanakan tahun penegakan hukum setelah tahun pembinaan wajib pajak berakhir pada tahun 2015 kemarin. Artinya tidak ada lagi toleransi bagi wajib pajak perorangan maupun badan agar mematuhi kewajiban perpajakan baik pembayaran dan pelaporannya. Jika tidak, maka harus bersiap-siap diperiksa, ditindak tegas, dipidana, diblokir rekeningnya hingga disandera sesuai dengan ketentuan Undang Undang.

 

CPT sendiri adalah tersangka pengemplang pajak 10,7 Miliar. Ia disangka tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipungut dari barang kena pajak yang diperdagangkannya.  CPT yang merupakan Direktur PT. HMS juga tidak melaporkan surat pemberitahunan (SPT) PPN dan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahunan meski sudah diberi kesempatan 2 kali.

 

Kepala Seksi Penerangan Umum (Kasipenkum) Kejati DKI, Waluyo menerangkan, penyidikan kasus pajak ini sepenuhnya dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Utara, yang kemudian pihaknya menindaklanjuti dengan membuat tuntutan atas perkara pidana.

 

Ditambahkan Waluyo, pada pemeriksaan bukti permulaan tahun 2013 lalu, pemeriksa pajak telah memberikan kesempatan kepada tersangka untuk memperbaiki kesalahannya. "Berdasarkan pasal 8 ayat 3 Undang- Undang Nomor 6 tahun 1983, wajib pajak berhak untuk menyelesaikan persoalannya," tuturnya.

 

Namun kesempatan yang diberikan tak diindahkan tersangka. Kasus ini pun naik ke penyidikan pada 2014. Penyidik masih memberi kesempatan lagi kepada tersangka untuk melunasi seluruh utang pajak perusahaannya. Lagi-lagi, kesempatan ini tak dihiraukan tersangka. "Dua kesempatan yang diberikan oleh penyidik pajak sama sekali tak dipatuhi tersangka," kata Waluyo.

 

Saat dilimpahkan petugas Kanwil DJP Jakarta Utara ke Kejaksaan, tersangka mengenakan kemeja putih lengan panjang bermotif garis-garis. Tersangka juga tak memberikan pernyataan apapun kala digiring ke ruangan Pidana Khusus (Pidsus) Kejati DKI. "Petugas Kanwil DJP dan tersangka datang pukul 10," sebut Waluyo.

Proses pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan tersangka pun tak berlangsung lama. Menjelang tengah hari, CPT sudah resmi di bawah pengawasan Kejati DKI. "Kejaksaan langsung menetapkan penahanan CPT di Rutan Kejaksaan Cabang Salemba," ucapnya.