Tahun Pembinaan Wajib Pajak, Semua Sanksi Administrasi Dihapus

Tahun Pembinaan Wajib Pajak, Semua Sanksi Administrasi Dihapus

Mensukseskan program " tahun pembinaan pajak 2015 ", Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

 

Dengan adamya PMK ini maka wajib pajak yang memiliki masalah terkait Surat Pemberitahuan (SPT) dapat melakukan pembetulan tanpa terkena denda mauapun sanksi administrasi. 

 

"Aturan tersebut merupakan sarana legal untuk memberikan insentif penghapusan sanksi administrasi jika Wajib Pajak membetulkan SPT," jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama keterangan tertulis, Jumat (8/5/2015).

 

Mekar menambahkan, program pembinaan wajib pajak dengan membebaskan denda dan sanksi administrasi ini ditujukan bagi wajib pajak kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, kelompok Wajib Pajak terdaftar namun belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta kelompok Wajib Pajak terdaftar yang telah menyampaikan SPT, namun belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

 

"Aturan baru menjamin bahwa sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT maupun keterlambatan atas penyetoran pajak akan dihapus," tegasnya. 

 

Tahun pepembinaan wajib pajak merupakan salah ssatu program pemerintah agar target pajak tahun ini terpenuhi. Pada tahun ini, pemerintah Indonesia menargetkan setoran pajak sebesar Rp1.294 triliun. Target tersebut meningkat lebih dari Rp400 triliun dibandingkan tahun lalu. *** kinaya (liputan 6)