Susi: Penangkapan Ikan akan Dibuat Sistem Lelang dan Kuota

Susi: Penangkapan Ikan akan Dibuat Sistem Lelang dan Kuota

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terus menggali berbagai potensi dari sektor kelautan terutama Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Karenanya dalam waktu dekat KKP akan mengubah sistem penangkapan ikan dengan pola kuota dan lelang.

 

Langkah kuota dan lelang ini merupakan cara KKP untuk menjaga ekosistem laut dan juga menambah pendapatan PNBP. Selama ini PNBP di sektor perikanan masih sangat kecil dan belum memuaskan. Dengan panjang garis pantai 95.181 kilometer (km), PNBP yang diterima hanya sekitar Rp 250 miliar per tahun. Oleh karenanya dengan pembenahan tersebut PNBP sektor perikanan dapat digenjot hingga mencapai Rp 1,27 triliun per tahun.

 

"Kalau moratorium sudah dibuka. Contoh untuk kuota 100 kapal sekian ton, dilelang," kata Menteri KP Susi Pudjiastuti, akhir pekan lalu. Lelang ini akan dimenangkan oleh pengusaha yang mengajukan harga penawaran tertinggi. Pengusaha yang memenangkan lelang akan mendapatkan lisensi penangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) jelas Susi.

 

Menurut data KKP, WWP-RI terbagi atas 11 wilayah yakni:

 

1. WPP-RI 571 : perairan Selatn Malaka dan Laut Andaman, 

 

2. WPP-RI 572 : Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda.

 

3. WPP-RI 573 : Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat.

 

4. WPP-RI 711 : Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan

 

5. WPP-RI 712 : Laut Jawa

 

6. WPP-RI 713 : Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali

 

7. WPP-RI 714 : Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera.

 

8. WPP-RI 715 : Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau,

 

9. WPP-RI 716 : Laut Sulawesi dan sebelah Utara pulau Halmahera

 

10. WPP-RI 717 : Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik

 

11. WPP-RI 718: Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

 

*** kinaya (kontan)