Sistem Pajak Online Tingkatkan Pendapatan Daerah

Sistem Pajak Online Tingkatkan Pendapatan Daerah

Pemerintah kota Jakarta Selatan Suku Dinas Pelayanan Pajak wilayah II Jakarta Selatan menyatakan pihaknya akan segera mewajibkan penggunaan sistem pembayaran pajak secara online kepada seluruh wajib pajak (WP) yang ada di daerah Jaksel. 


Sejauh ini Pemkota Jaksel merasa bahwa potensi pendapatan daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan. Masih banyak sektor usaha yang lolos dari kewajiban pajak dan dengan adanya sistem online diharapkan semua sektor usaha bisa lebih taat dalam membayar pajak yang pada gilirannya bisa menaikkan pendapatan kas daerah.


Sudin Pajak Jaksel memberikan target dimana seluruh WP wilayah Jaksel yang berjumlah tidak kurang dari 1.400 menggunakan sistem baru tersebut. Sistem Online yang terhubung langsung dengan bank penerima dana pajak yaitu BRI. Hingga saat ini, WP yang sudah menerapkan sistem online berjumlah 394 usaha dan 687 usaha sudah terkoneksi dengan bank penerima pajak namun belum mendapatkan sistem online.

 

Selain itu di salah satu mall percontohan penerapan pajak online yakni di Kota Kasablanka Mal (KKM), 87 WP sudah menerapakan sistem baru tersebut. Ke depan semoga mall bisa menjadi lahan percontohan bagi badan usaha yang lain. Salah satu upayanya  adalah penyuluhan di beberapa tempat usaha mengenai penerapan sistem online tersebut.

 

Tidak hanya itu, bagi badan usaha yang sudah melakukan sistem pajak online akan mendapatkan sebuah peneng yang bertuliskan “Usaha ini telah menggunakan online sistem pajak daerah”. Selain menjadi penanda sang wajib pajak sudah melakukan kewajibannya dengan baik, hal tersebut juga dapat menjadi contoh bagi usaha yang lain. 

 

“Pada HUT DKI Juni mendatang diharapkan online sistem pajak sudah selesai termasuk di Jaksel, sehingga dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari penerimaan pajak,” kata Sugeng Rusman, Kasudin Pelayanan Pajak II Jaksel saat penengisasi online pajak daerah yang diawali di Kota Kasablanka Mal (KKM), Tebet, Rabu (5/2).

 

Tahun depan Pemda menargetkan pendapatkan daerah yang berasal dari pajak akan naik sebesar 87% menjadi Rp 1,1 triliun dari angka yang sebelumnya Rp 626,8 miliar. [mjd]