Senang Kisruh, Kemajuan Ekonomi Negara Muslim Selalu Gagal

Senang Kisruh, Kemajuan Ekonomi Negara Muslim Selalu Gagal

peneliti dari Centre for the Study of Civil War PRIO Oslo Norwegia, mengungkapkan bahwa hal yang membuat Negara berpopulasi Islam terbesar selalu terhambat dan terlambat mengejar ketertinggalan ekonomi dengan negara barat adalah karena seringnya kisruh politik, hingga pada akhirnya berperang saudara terjadi di negara berpopulasi Islam.

Nils menjelaskan bahwa sebenarnya potensi ekonomi negara populasi Islam sangat luar biasa. Namun, yang menyedihkan dalam beberapa dekade terakhir, setelah Perang Dunia II, negara Islam, yang sebenarnya tidak mewarisi konflik Perang Dunia I dan II malah jatuh dalam kubangan perkelahian internal sesama muslim sendiri.

"Apakah negara-negara Muslim lebih rentan perang? Belum tentu, jika kita melihat data untuk seluruh periode setelah Perang Dunia II. Namun di era setelah-Perang Dingin (komunis vs kapitalis), sebagian besar perang yang terjadi di dunia adalah perang saudara, dan secara aneh negara-negara (mayoritas populasi) Muslim memiliki proporsi besar."

Keheranan Nils semakin tidak terjawab, karena saat di negara lain perang saudara telah menurun, di negara muslim masih ajeg terjadi. Namun, Nils dan timnya mencoba membuka spekulasi bahwa yang terjadi karena negara Islam modern tidak sepenuhnya menjadi negara demokrasi modern.

Bayangkan saja ambil contoh data pada 2012, terdapat enam konflik bersenjata yang menelan korban 1.000 jiwa dalam pertempuran. Semuanya terjadi di negara-negara Muslim — di Afghanistan, Pakistan, Sudan, Somalia, Suriah, dan Yaman. Dari sembilan kelompok pemberontak dalam konflik-konflik di dunia pada 2012, tujuh di antaranya membawa ideologi Islamis.

Selain itu, masih terdapat jalan pikir primitif dari sebagian besar warganya, yang justru enggan belajar hal-hal baru, berinteraksi dengan perbedaan sebagaimana umumnya warga negara sipil, sehingga mengedepankan kekerasan dibandingkan penegakan hukum.

"Kekerasan sepihak, kebijakan hak asasi manusia yang sangat represif, dan negara-negara yang mempraktekkan hukuman mati. Berpartisipasi lebih tinggi dalam konflik di negara muslim. Ini bukan "benturan peradaban" - karena sebagian besar korbannya adalah umat Islam sendiri,"

Walau demikian, Nils menolak anggapan bahwa penyebabnya semata karena perkelahian tafsir antara penganut agama Islam sendiri.

"Kami membuat daftar beberapa hipotesis, terlepas dari pengaruh agama Islam itu sendiri, mengapa pola ini muncul, di antaranya termasuk sejarah kolonial, intervensi dari kekuatan besar, dan pembangunan ekonomi dan politik." tulis Nils.

Sementara Khaled Ahmed peneliti dari Sekolah Jurnalistik Lahore Pakistan menambahkan bahwa, kegagalan negara Islam membangun ekonomi juga karena warisan post kolonial, di mana ekonomi negara muslim masih tergantung secara patron client dengan bekas negara penjajahnya.

Walau hal ini tidak terjadi di Indonesia sebagai negara muslim terbesar, namun Indonesia pun menyimpan kabar tidak menyenangkan dalam pembangunan ekonomi paska era penjajahan, misalkan eksploitasi hasil bumi Indonesia yang harus tunduk pada negara pemodal.

Barangkali Indonesia masih bisa melawan praktik patron client, atau bahkan trik-trik penguasaan alam dalam bentuk neokolonialisme baru, akan tetapi perkembangan terakhir di mana masyarakat Indonesia kini lebih bergerak ke arah kanan, seperti Afganistan di era Taliban, atau Sebagain wilayah Irak-Suriah dalam cengkraman ISIS, semakin tidak berdaya mengungkapkan energi demokrasi yang sebenarnya merupakan syarat bagi terbentuknya masyarakat sipil modern.

Beberapa hukum, salah satunya yang dikenal sebagai hukum "Penista Agama" bisa digunakan untuk memperlemah kekuatan ekonomi muslim sendiri, karena proses hukum tersebut sering menghabiskan produktifitas masyarakat, selain kontroversi apakah aparat menghukum orang yang salah? Menghukum orang secara berlebihan? Juga kerap disikapi dengan kemarahan massal, menjadikan pemerintah tidak sibuk membangun, rakyat juga tidak memikirkan kemajuan negaranya.*** Red (Sage pub, Tribune.com)