Salah Kaprah dan Penuh Tendensi Media Barat Terhadap UU Minerba

Salah Kaprah dan Penuh Tendensi Media Barat Terhadap UU Minerba

 

Upaya Indonesia untuk melakukan kemandirian strategis terhadap hasil olah tambang, mendapatkan tantangan hebat, dan bukan dari pelaku bisnis dan para investor di sektor ini. Melainkan media asing, utamanya dari Barat yang melihat minus penerapan UU minerba, sebagai tindakan jempol ke bawah, dalam bahasa facebok, sangat tidak suka.

 

 

 

Akan halnya, beberapa perusahaan tambang asing yang memiliki interest terhada upaya naik kelas Indonesia, malah mendukung adanya UU Minerba. Serperti Russia Alumunium Corp, atau Rusal Corp, yang baru baru ini menandatangani nota kesepahaman untuk membantu Indonesia membangun smelter berikut infrastrukturnya, dari jalur kereta, listrik, dan pelabuhan peti kemas baru.

 

Media asing berupaya mempersempit sudut pandang mereka dalam memandang Minerba, bahkan Wall Street Journal baru baru ini (14/03), menurunkan judul besar, bahwa Indonesia telah melanggar kontrak. Dan menuding tindakan ini sebagai langkah cari muka politisi Indonesia menghadapi pemilu yang di depan mata.

 

Fiskal.co.id memandang UU Minerba sebagai salah satu langkah maju dalam mewujudkan kemandirian Fiskal Indonesia, oleh karena itulah, kita bisa sama sama melihat lemahnya analisis media barat berkaitan dengan pelaksanaan UU Minerba yang menurut mereka sampai pada titik Devastated, atau hancur lebur, yang akan membuat para investor lari, dan akan menjadikan rakyat kecil menderita karena kehilangan pekerjaan.

 

Faktanya Kadin memang memprediksi bahwa 800 pekerjaan akan hilang sejalan dengan pelaksanaan UU Minerba.

 

“800 ribu tenaga kerja akan menganggur baik yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung dalam bisnis pertambangan minerba,”  jelas Natsir Mansur dalam rilis Kadin, pada 15 Desember tahun lalu.

 

Tapi tentu saja itu prediksi dan bukan data konkret. Artinya, Wallstreet Journal telah mendasarkan prediksi sebagai fakta tak terbantahkan, padahal kenyataannya tidak sesuram prediksi, beberapa sentra tambang ditutup tapi lebih banyak pemain kecil yang mengumbar upaya penjualan tambang mentah seperti nikel dan bauksit demi menumpuk stok ke negara pengimpor bahan mentah seperti China.

 

 

 

Penjualan Tanpa Kontrol

 

Kondisi itu jelas tidak menyehatkan industri pertambangan, bahkan tidak bisa dilihat sebagai suatu jalinan industri yang akan menguntungkan Indonesia, terlebih apabila dikaitkan dengan isu lingkungan hidup, di mana perusahaan kecil mengeruk tanpa kontrol.

Tidak heran Menteri Perindustrian MS Hidayat dibuat geram saat petambang kecil seolah mengejar target mengekspor biji mentah ke pihak asing, Hidayat lantas berharap blokade dari pemberlakukan UU Minerba bisa dilakukan secepatnya.

 

"Dua hari kemarin ke China, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ada tumpukan tiga juta ton, tinggi banget di pantai, bauksit. Semuanya tumpukan ekspor bahan mentah dari Indonesia, itu yang mau kita stop," jelas MS Hidayat sebagaimana dikutip dari kompas, dua bulan lalu (08/01).

 

Media barat, juga menutup mata atas munculnya upaya baru pengembangan Smelter, dan tidak mempertimbangkan masuknya pemain baru dari Russia dan China untuk membuka kemungkinan relokasi bisnis mereka dari base camp masing masing ke Indonesia.

 

Memang dari Indonesia ada yang hilang, seperti pemasukan dari sektor tambang pada saat ekonomi Indonesia sedang tumbuh stagnan, bahkan lebih buruk dari tahun tahun sebelumnya, juga masih tajamnya defisit. Penerapan minerba bagai menambah beban latihan Indonesia agar bisa lebih kuat lagi. Berat, tapi memiliki tujuan.

 

Pada saat media asing mengaitkan defisit perdagangan pada bulan Februari di karenakan UU Minerba, pemerintah membantahnya dengan menunjukkan fakta bahwa Indonesia tersandera oleh subsidi BBM dan impor BBM yang harus mengikuti fluktuasi rupiah. Artinya mengaitkannya dengan Minerba hanyalah modus dari sekian banyak modus untuk menyalahkan UU tentang kemandirian pertambangan ini.

 

Wallstreet Journal tidak menyerah menembak bertubi tubi UU Minerba, dan kini mereka menyalahkan politisi Indonesia, tentang pelanggaran kontrak-kontrak pemerintah kepada pihak swasta, utamanya kepada Newmont dan Freeport yang menyatakan Force Majeure pada kondisi mereka yang tidak bisa melakukan ekspor.

 

Politisi partai besar bungkam menurut Wallstreet Journal karena sedang menghadapi tahun pemilu, dan ramai ramai ingin memperlihatkan kebijakan pro nasionalis.

 

Aggapan itu benar, bahwa politisi Indonesia memang berlomba ingin terlihat populis dan pro rakyat atau tampak nasionalistis, setiap Pemilu.  

Namun yang tidak bisa disama ratakan dalam persepsi Wall Street Journal, Politisi Indonesia tidak peduli urusan industri tambang dari hulu ke hilir, karena rakyat banyak pun tidak ambil pusing tentang siapa dapat apa dalam pengurusan tambang Indonesia.

 

Fokus rakyat Indonesia adalah harga beras, harga bbm, dan harga gas 3 kg. Dan itu pula yang menjadi isu nya para politisi untuk menarik perhatian rakyat.  Oleh sebab itulah isu tambang jarang menjadi headline media nasional, kecuali apabila KPK menangkap beberapa gelintir elite yang punya nama di Jakarta berkaitan dengan isu tambang tersebut.

 

Sehingga tampak standar ganda diberlakukan media asing. Mereka bungkam saat menghisap, lalu menjerit saat terhisap.***Fey