Rakyat Kena Disinformasi Fiskal BBM, CAD, dan Investasi, Ingat.. Bukan Jokowi yang Datangi Obama

Rakyat Kena Disinformasi Fiskal BBM, CAD, dan Investasi, Ingat.. Bukan Jokowi yang Datangi Obama

Realitas pemerintahan dan realitas pengkabaran di Indonesia masih memiliki jarak kultural yang tajam.

Bahkan para politiisi di dalam lingkaran kekuasaan pun (DPR) tidak kurang kerap memberikan disinformasi kepada masyarakat berkaitan dengan program pemerintah yang mereka sepakati sendiri dalam RPJMN, maupun batas aturan defisit fiskal.

Komentar komentar yang dikeluarkan kerap memberikan kesan bahwa para politisi sendiri tidak ambil pusing dengan apa yang mereka putuskan sendiri sebagai pembatasan gerak pemerintah.

Pemerintah misalnya, agar bisa melepaskan diri dari jerat Current Account Deficit yang membebani rakyat karena hilangnya fiskal untuk pembangunan, maka dibutuhkan neraca keseimbangan yakni gelontoran investasi luar negeri yang bisa mengurangi beban impor.

Namun upaya pemerintah malah dijadikan amunisi politik para lawan politik melalui resep lama "nasionalisme sempit" yang dibawakan ke arah chauvinistik.

Tentu saja aroma nasionalis-proteksionis ini memang suatu akibat dari proses panjang bernama kegagalan dekolonialisasi. Ini wajar terjadi di negara bekas jajahan, ataupun di negara yang sempat terkena krisi ekonomi yang maha berat.

Sebagaimana ungkapan Fauzi Ichsan, penasihat ekonomi utama Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang juga managing director dan ekonom senior di Standard Chartered Bank Indonesia, bahwa selalu ada kekuatan nasionalis di negara manapun yang menimbulkan kekhawatiran tentang kepemilikan asing di sektor-sektor strategis.

Namun, jika dilihat dalam konteks ekonomi makro, Indonesia malah tidak bisa menghentikan dan mencegah munculnya investasi asing.

"Indonesia terdapat defisit transaksi berjalan. Pada tahun 2011, itu memiliki US $ 2 miliar Surplus karena merekam tingginya harga komoditas, dengan komoditas yang membentuk sebagian besar ekspor. Namun dengan diikuti oleh hancurnya harga komoditas, transaksi berjalan bergeser dari surplus pada 2011 menjadi defisit US $ 24 miliar pada tahun 2012 dan US $ 28 miliar pada tahun 2013. Defisit tersebut akan sekitar US $ 25 milar pada tahun ini." Papar Fauzi

Dan sejak itu Jokowi "memasarkan Indonesia" pada investasi asing. Arahannya jelas yakni agar rupiah tidak terus menerus berada dalam ancaman, karena rakyat Indonesia adalah "pembeli terakus" dari apa yang ditawarkan pasar luar negeri. Semakin murah semakin rakus membeli.

Tak kurang dari gagdet, tekstil, buahbuahan, daging, sayuran, beras, yang murah mesti didatangkan dari luar negeri, karena pembelinya ikut mengantri.

Ini artinya pemerintahan yang dipegang oleh siapapun akan menghadapi beban load DTB (CAD) yang tinggi karena sifat pasar Indonesia yang memang senang barang barang murah walau barang asing dan aseng.

Jokowi memenangkan pemerintahannya dari calon kuat lain Prabowo Subianto. Keduanya memiliki misi nasionalistik, yakni mengembalikan kedaulatan Indonesia kepada sektor yang dikuasai asing.

Namun akhirnya keduanya menarik diri tepat pada debat presiden tentang ekonomi, setelah pasar bereaksi negatif pada misi nasionalistik mereka.

Keduanya pun mendapatkan infomasi yang benar bahwa situasi Indonesia tengah rentan, suku bunga BI tinggi yang artinya bukan atmosfer baik untuk dunia usaha mengembangkan bisnisnya.

Ekonomi Indonesia melambat, ekspor menurun, begitupun impor, tenaga kerja stagan, ekonomi berada di tingkat 5 persen, pajak tidak sesuai target, rupiah masih tidak berada di besaran semestinya, APBN di revisi DPR dengan sedikit ruang bagi presiden terpilih melaksanakan program dari fiskal (anggaran) yang ada.

Dan akhirnya keduanya melunak, baik Jokowi dan Prabowo Subianto mulai menggunakan bahasa halus berkaitan dengan dunia investasi asing. Bahkan seketika terpilih menjadi presiden Jokowi sendiri yang menjemput investasi asing tersebut.

Kerja Cepat Kejar Investasi
Sosok asal Solo dengan motto "Kerja Kerja Kerja" itu berambisi menyelesaikan pekerjaan investasi sebelum mata Anda selesai berkedip.

Indonesia membutuhkan forum besar, APEC lah yang jadi sasaran pertama, rupanya semuanya sudah di drill oleh sang presiden sehingga saat muncul di sana dirinya lebih siap dari pemimpin yang lain.

Jokowi melakukan presentasi singkat tanpa bertele tele tentang gagasan "sangat menarik" yakni lautan Indonesia yang sangat kaya, jalur sutera abad 21 melewati tiga pasar besar dunia India, China, dan Indonesia siapa yang tidak berliur? Siapa yang tidak berliur?

Dalam sekejap Jokowi pulang ke rumah dari acara APEC dengan membawa oleh oleh investasi 27,4 Miliar itu yang langsung percaya, bagaimana dengan CEO yang masih mengintai dan mengirimkan para scout ahli mereka, mengawasi jalur mana yang menguntungkan di Indonesia?

Ketika Investasi telah berada ditangan, maka beberapa opsi mendesak lainnya bisa dilonggarkan.

Ya kita bicara tentang penarikan subsidi BBM yang membebani Fiskal kita, dan mematikan segala usaha untuk membangun infrastruktur demi 3 juta lapangan kerja rutin.

Pada bulan Oktober dalam detik penantian naiknya presiden Jokowi, pilihan untuk menaikkan subsidi BBM adalah niscaya, dan mesti dilakukan saat itu juga. Bahkan dalam satu catatan kredensi dan kredibel "pada Minggu pertama Jokowi berkerja."

Apa yang terjadi? Kejutan besar, Jokowi belum memastikan tanggalnya. Hanya memberikan sinyal psikologi dengan pernyataan "pasti naik" kapan? Nanti dulu.

Biro Pusat Statistik memberikan laporan Senin minggu lalu (04/11), bahwa November 2014 ini inflasi terkendali, sehingga ini saat tepat bagi presiden mencabut subsidi, karena pada saat Desember sudah berhadapan dengan libur natal tahun baru, serta puncak musim penghujan yang kerap merepotkan distibusi logistik dan memberikan sekian persen beban dari inflasi.

Jokowi belum bergeming alih alih melalui wakilnya Jusuf Kalla ada wacana penangguhan subsidi BBM dengan alasan besarannya belum diputuskan karena situasi harga minyak dunia.

Padahal secara makro, harga minyak dunia bagi yang mengerti beban subisdi dan manfaat pencabutannya tidak bisa menjadi alasan.

Ada apakah sebenarnya? Ada kasak kusuk bicara bahwa Kalla tidak berani bertindak sebelum presiden pulang dari dua agenda luar negerinya, pertemuan APEC dan ASEAN.

Karena Jokowi yang sedang kita bicarakan, artinya ada "pembisik" yang telah meyakinkan sang presiden masih ada jalan keluar untuk menunda kenaikan BBM dengan menerapkan satu opsi yang terbaik untuk melancarkan progam fiskal untuk infrastrukur dan sektor maritim.

Para pembisik itu muncul dari jajaran kementerian Jokowi sendiri tentang loss potensial yang selama ini hilang sebagai akibat tidak adanya prestasi, semisal pembelian minyak langsung dari Angola yang menghemat 1 juta dollar perhari, upaya gebarakan KKP yang ingin menggenjot pemasukan dari perikanan, dan mulai ada titik terang efisiensi serta jalur cepat investor asing ikut membangun industri energi dan listrik.

Bukan Jokowi yang....

Dan akhirnya penulis ingin memberikan kepada ada foto monumental ini, foto yang menjelaskan sikap Jokowi pada KTT APEC yang bagi penulis sikap "cool" dalam dua pengertian, dingin dan keren.



Saat justru Obama lah yang mendatangi Jokowi, bukan Jokowi yang mendatangi Obama. Indonesia wajib dingin pada AS karena yang sedang panas justru saat ini adalah China, dan yang ikut membentuk kelas menengah baru di Indonesia juga negara timur jauh tersebut, produk kita dilahap habis pasar China, sehngga saat China mengalami penurunan, begitupun Indonesia.

Itu baru China, bagaimana dengan negara "bigman" lainnya Russia?

Pada sudut yang berbeda Jokowilah yang memberikan jalan keluar pada Putin untuk "rekreasi" rakyatnya yang di embargo AS dan Eropa untuk ke Indonesia saja, yang diikuti dengan penghapusan visa kepada warga Russia, serta penambahan jalur terbang baru dan kerjasama ekonomi yang lebih besar lagi.

Akan halnya, Jokowilah yang bisa membuat "tenang" Obama karena diberikan peran lebih banyak berkaitan dengan jalur sutera abad 21, yang secara geopolitik juga bisa membatasi gerak ekpansif China di Laut China Selatan yang membuat bising situasi regional.

Pesan Jokowi pada para pemimpin yang sedang perang dingin di APEC, bahwa jalur sutera abad 21 bisa menguntungkan semua negara tanpa mesti ada klaim klaim wilayah dan perlombaan senjata.

Satu solusi dari Indonesia untuk dunia yang tengah lapar. Dan solusi bagi Indonesia yang sedang menggenjot ekonomi hingga ke tujuh persen pada 2017.

Salut pak presiden.**** (sumber kutipan The Star, sumber foto Facebook)

Erwin Eka Kurniawan, SE, MSi - Ketua Umum Asosiasi Fiskal Indonesia