Punya Kewarganegaraan Ganda, Menteri BUMN Dianggap Pengkhianat

Punya Kewarganegaraan Ganda, Menteri BUMN Dianggap Pengkhianat

Kabar mengenai resufle kabinet yang berhembus semakin kencang membuat banyak pihak mulai kembali menelisik kinerja para menteri. Tak hanya mulai menilisik kinerjanya, sebagian pihak juga mulai kembali mengorek data pribadi, riwayat hidup dan karir para menteri yang dianggap belum mampu mengemban tugasnya secara maksimal. 

 

Kali ini giliran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sormarno yang menjadi sorotan. Rini, disorot karena diduga memiliki kewarganegaraan ganda yakni Indonesia dan Amerika Serikat. Adalah Anggota Komisi III DPR RIdari PDIP, Masinton Pasaribu. Pasaribu mengatakan, presiden Jokowi telah kecolongan karena memiliki seorang Menteri yang memiliki kewarganegaraan ganda, dan hal ini tidak bisa dibiarkan. 

 

" Presiden harus bersikap karena negara kecolongan. Harus dievaluasi, ya digantilah,” kata Pasaribu, selasa, 30/6/2015. 

 

Ia menambahkan, Menteri dengan kewarganegaraan ganda merupakan bentuk pelanggaran Undang-undang. Pasalnya, dalam UU pemerintahan, seorang pejabat negara tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda. “Tidak boleh warganegara ganda karena loyalitasnya harus tunggal, harus ke NKRI,” sebut dia.

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Khadafi mengatakan, Rini bisa saja menjadi seorang pengkhianat dan mengancam kedaulatan NKRI.

 

Ia menjelaskan, Rini Soemarno dilahirkan di Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958. Meskipun Rini telah lama tinggal di Indonesia, namun status kewarganegaran Amerikanya belum dicopot. Pasalnya, AS adalah negara yang menganut prinsip kewarganegaraan ius soli, yakni hak kewarganegaraan individu berdasarkan wilayah tempat dia dilahirkan.

 

Oleh sebab itu, ia menghimbau kepada presiden Jokowi untuk segera malakukan tindakan cepat dengan melengserkannya. "Loyalitas Rini diragukan pada NKRI. Pantesan dia (Rini Soemarno) suka atau mau ditempati pada Kementerian BUMN. Karena, BUMN punya aset paling besar, dan banyak. Lebih baik secepatnya Presiden Jokowi mencopot dari kementerian BUMN, ini sungguh memalukan dong." ungkapnya. 

 

Baik Khadafi maupun Pasaribu, sependapat jika pemerintah Indonesia telah dua kali kecolongan atas kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Rini. " Negara kecolongan karena itu seharusnya BIN sudah menverifikasi status kewarganegaraan Rini sejak awal. Rini sudah dua kali jadi menteri, yang kecolongan BIN,” kata Masinton. *** kny (globe journal)