Presiden SBY Tuntut Penjelasan Resmi Australia atas Tudingan Korupsi

Presiden SBY Tuntut Penjelasan Resmi Australia atas Tudingan Korupsi

Indonesia telah menegaskan untuk menginginkan "transparansi penuh" dalam setiap pelibatan nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kaitannya dengan kasus pengadilan di Australia.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan pada hari Selasa (5/8) bahwa Presiden masih menunggu kejelasan, menunjukkan kekurangpuasannya dengan respon pemerintah Australia sejauh ini.

Retakan baru dalam relasi yang baru saja dipererat ini datang saat Menteri Natalegawa mencoba untuk bernegosiasi dengan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mengenai kode etik yang mengatur kegiatan mata-mata antara kedua negara.

Dia mengatakan Australia hanya harus setuju untuk mengikuti rancangan terbaru di Indonesia, dan menandatangani "komitmen untuk tidak memata-matai satu sama lain".

Kerjasama antara kedua negara atas kegiatan anti penyelundupan dan latihan pertahanan dihentikan akhir tahun lalu setelah berita bahwa Australia memata-matai Presiden dan istrinya. Mereka tidak bisa melanjutkan relasi sampaikedua negara menyetujui kode etik bersama.

Kemudian muncul kasus yang menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Victoria beserta media lainnya di Australia menyebut bahwa SBY telah terlibat kasus korupsi dalam kegiatan pencetakan uang pecahan seratus ribu di Australia.

Departemen Luar Negeri Australia berusaha melindungi reputasi pemimpin internasional dari "sindiran beralasan" yang muncul dari "informasi yang menunjukkan keterlibatan korupsi tokoh politik tertentu belum dipastikan kebenarannya".

Tapi taktik ini telah menjadi bumerang setelah kasus ini bocor ke WikiLeaks dan dipublikasikan secara online, memaksa Australia untuk menyangkal bahwa SBY adalah subyek yang dilibatkan dalam catatan tuduhan korupsi.

Ketika ditanya apakah ia menerima respon pemerintah Australia sejauh ini, Natalegawa mengatakan bahwa Indonesia ingin "transparansi penuh untuk menghindari sindiran dan spekulasi".

Marty akan bertemu rekannya Julie Bishop pada pertemuan ASEAN di Myanmar akhir pekan ini, dan SBY telah menetapkan batas waktu Agustus untuk menyelesaikan kesepakatan antara kedua negara."Kami akan melanjutkan upaya kami untuk memulihkan hubungan," kata menteri Marty. ***int (Sumber: SMH)