Polemik Pajak UU Minerba: Newmont Mencari Keadilan pada Jokowi?

Polemik Pajak UU Minerba: Newmont Mencari Keadilan pada Jokowi?

22 Juli masih seminggu lagi, tapi Newmont Indonesia sudah mulai bergerak mencari suaka kemungkinan.  Setelah meyakini bahwa presiden Indonesia berikutnya boleh jadi Joko "Jokowi" Widodo mereka lalu mengisyaratkan pendekatan damai demi menyelesaikan sengketa kontrak pemerintah dengan Newmont Mining Corp, sehari setelah pemerintahan SBY mengancam mereka untuk mengakhiri kontrak lantaran serangan Newmont ke lembaga Arbitrase Internasional.

Jokowi sendiri dikabarkan akan mencari negosiasi dengan Newmont, ungkap pejabat senior PDIP, Rabu (16/07).

Ini merupakan putaran perkembangan terbaru dalam perselisihan fiskal antara pemerintah dengan pihak penambang asal AS. Di mana Newmont dan rekan sesama perusahaan AS Freeport-McMoRan Inc menolak tarif pajak progesif baru yang mengikuti UU Minerba, demi pembangunan smelter, yang membuat ekspor hasil tambang mentah mereka yang terhenti selama 6 bulan, dan membuat keresahan hebat di mata pemegang saham perusahaan di AS.

Awal bulan ini Newmont mengajukan arbitrase internasional atas pajak ekspor yang meningkat dengan alasan perusahaan anggap pajak baru itu telah melanggar kontrak pertambangan mereka.

Newmont juga menyatakan force majeure pada pengiriman bulan lalu dan mengatakan terpaksa menghentikan produksi di tambang tembaga Batu Hijau di bagian timur Indonesia karena masih belum menerima izin ekspor dari pemerintah dan fasilitas penyimpanan konsentrat tembaga telah mencapai kapasitas penuh pada awal Juni.

Adapun tindakan Newmont berbalas godam. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Selasa (15/07) mengancam untuk mengakhiri kontrak kerja Newmont jika tidak menarik tuntutan mereka.

Di sisi lain Jokowi dan para penasihatnya mengaku akan menggunakan strategi yang berbeda dalam menangani Newmont, jika Gubernur DKI Jakarta dinyatakan pemenang pada 22 Juli nanti.

"Nanti kami akan membangun komunikasi yang sehat, dan duduk bersama," jelas Darmawan Prasodjo, penasehat energi senior tim Jokowi, menanggapi pertanyaan tentang bagaimana Jokowi akan menangani sengketa ini.

"Semangat pemerintah berikutnya jika Jokowi menjadi presiden akan berbeda dengan semangat pemerintah saat ini... pemerintah harus peka," tambahnya.

Jokowi memang dikenal dengan semangat Jawa yang lebih senang pendekatan tradisional untuk segala tata kelola, termasuk bagi Prasodjo menyelesaikan sengketa Newmont bersama-sama dengan para pemangku kepentingan. Apakah ini kabar baik bagi ketegasan pelaksanaan UU Minerba saat ini? yang jelas juru bicara Newmont Indonesia masih hati hati bersikap.

Sacha Winzenreid, analis pertambangan di PricewaterhouseCoopers, mengatakan PDIP tidak memiliki platform politik sangat jelas dalam kaitannya dengan pertambangan tetapi punya feel kuat bahwa pertikaian ini bisa diselesaikan, terlepas dari siapa yang berkuasa.

"Hal terakhir yang pemerintah harus ingat jangan sampai ke arbitrase internasional lalu kalah. Mereka harus kembali menjejak tanah, setidaknya publik nya lah," ketus Sacha meyakini akhir buruk Indonesia di lembaga Arbitrase.***Fey (sumber kutipan Reuter)