Pinjaman dari Jepang dan masa depan MRT

Pinjaman dari Jepang dan masa depan MRT

Pinjaman dari Jepang untuk membiayai proyek MRT dalam masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo tengah diulas kembali oleh Joko Widodo

Ada kebutuhan yang menggunung untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Berdasarkan penelitian yang diprakarsai oleh Yayasan Pelangi, kerugian secara ekonomis yang diakibatkan oleh kemacetan di Jakarta sudah mencapai sekitar 12.8 triliun rupiah per tahunnya, termasuk kerugian yang berhubungan dengan pemanfaatan waktu yang tidak efektif, biaya bahan bakar dan biaya kesehatan. 

Studi pada tahun 2004 mengenai Integrated Transportation Master Plan untuk Greater Jakarta Area (SITRAMP II) mengatakan bahwa jika tidak ada perbaikan yang dilakukan pada sektor sistem transportasi lokal, kerugian ekonomi diperkirakan akan mencapai 65 triliun rupiah pada akhir tahun 2020. Mengingat trend kemacetan yang terjadi saat ini, Jakarta berada dalam tepi kekacauan total. 

Usaha untuk mengatasi masalah ini sudah lama diperbincangkan. Mantan gubernur Fauzi Bowo sebelumnya telah meluncurkan rencana pembuatan Mass Rapid Transportation (MRT) yang mempunyai jarak tempuh sejauh 14km dari Lebak Bulus-Jakarta Selatan ke Bunderan Hotel Indonesia di Jakarta Pusat. 

Pembangunan MRT ini dimaksudkan untuk mulai dijalankan tahun ini dan selesai di tahun 2016. Fase pertama konstruksi MRT akan berupa sistem bawah tanah sejauh 6km dari Hotel Indonesia ke Jl. Sisingamangaraja di Jakarta Selatan. Namun Joko Widodo, Gubernur yang memerintah saat ini mengungkapkan kekhawatiran mengenai besarnya pinjaman yang diterima Jakarta dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk membiayai proyek ini. Belum lagi mahalnya tiket penerbangan. 

Kekhawatiran Jokowi mengenai hutang dan proses perencanaan proyek MRT yang terlalu berlebihan bisa dimengerti. Mengingat ciri khas dalam pinjaman Jepang, hal ini sama sekali tidak mengejutkan.

Semejak tahun 1989, Jepang telah menjadi negara pendonor terbesar, dengan bantuan mereka yang melebihi satu perlima dari seluruh pinjaman luar negri yang datang dari negara industri. Ketika dibandingkan dengan negara OECD lainnya, terbukti bahwa Jepang telah mengeluarkan pinjaman untuk membangun proyek utama untuk pengembangan infrastruktur ekonomi seperti jalan-jalan, rel kereta dan proyek imigrasi. 

Namun hubungan antara JICA degnan institusi swasta untuk proyek pinjaman telah menimbulkan kecurigaan yang mendasar. Kecurigaan ini kemudian dibuktikan oleh perancangan perusahaan yang akan mendapatkan kontrak dari pendanaan yang diperoleh lewat pinjaman tersebut. Daftar nama perusahaan yang telah memenangkan kontrak senilai lebih dari 2 miliar yen untuk pengerjaan konstruksi dan 100 juta yen untuk jasa konsultasi kemudian diumumkan oleh Overseas Economic Cooperation Fund (OECF). Fakta ini kemudian memicu timbulnya pertanyaan mengenai tujuan dan motif dari program pinjaman luar negri Jepang.