Pesawat Presiden Dijual pun Tak Signifikan

Pesawat Presiden Dijual pun Tak Signifikan

Agar dapat memperluas ruang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga demi penghematan anggaran, bergulir sebuah wacana yang menganjurkan penjualan pesawat presiden.

 

Riza Damanik, Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice menyatakan hal ini seharusnya menjadi pilihan terakhir apabila situasi anggaran sudah memang benar-benar terpuruk. Semestinya menurut dia, yang harus dipertimbangkan adalah bukan pada penjualannya, tapi alasan pembelian pesawat ini sebelumnya.

 

"Untuk membeli itu kan butuh uang yang tidak sedikit, tentu harganya akan jatuh kalau dijual. Tapi memang saya melihat tidak ada urgensinya pesawat itu hari ini. Kalau kita lihat pesawat yang ada saat ini sebenarnya cukup memadai untuk mobilitas kepresidenan," ujarnya Rabu (3/9).

 

Ia pun menjelaskan signifikansi biaya penjualan tidak terlalu besar untuk anggaran.

 

"Untuk itu perlu ada perubahan pemanfaatan sumber daya alam kita, hilirisasi perlu ditingkatkan. Kalau itu dijalankan akan ada pendapatan yang berkelanjutan. Jadi menjual pesawat itu sah-sah saja, tapi tidak akan memberikan implikasi keberlanjutan pada pendapatan negara. Hanya memberikan solusi sementara saja," ungkapnya.

 

Pesawat kepresidenan yang dimiliki merupakan Boeing dengan tipe Business Jet II. Harganya dipatok pada kisaran Rp 556,7 miliar. Termasuk interior dan sistem keamanan, jumlahnya bertambah masing-masing Rp 225,6 miliar dan Rp 42,7 miliar.

 

Sementara itu, Tubagus Hasanuddin, Penasehat Pusat Kajian (Pusaka) Trisakti pada Rabu (3/9) juga ikut berpendapat, "Jika hanya logika efisiensi semata yang dipakai, sekalian saja usulkan tank dan peralatan perang dijual juga. Toh kita tidak sedang perang," katanya.

 

Secara politis, pembelian pesawat kepresidenan memang telah disetujui oleh parlemen dan panitia anggaran. Pembeliannya pun terkait pada alasan penghematan karena besarnya biaya penyewaan pesawat sebelum ini. ***int (Sumber: Beritasatu & Liputan6)