Pernyataan Sikap Fiskal.co.id: Menolak Pemblokiran 22 Situs "Islam" Tanpa Mekanisme Pengadilan

Pernyataan Sikap Fiskal.co.id: Menolak Pemblokiran 22 Situs "Islam" Tanpa Mekanisme Pengadilan

Suatu pemerintahan tidak akan bisa runtuh dan jatuh bila rakyat masih mendukungnya. Dan dukungan rakyat adalah dukungan kontrak yang tidak semata mata kesamaan visi dan misi dalam menyelenggarakan manajemen kenegaraan.

Artinya pemerintah semestinya mampu dengan bijaksana memberikan keleluasaan kepada rakyat Indonesia untuk berpikir, dan menyatakan pendapat, menyuarakannya di depan umum walau berbeda dengan visi dan misi pemerintahan, sebagaimana amanat UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat. Lalu menyiarkannya dalam bentuk Pers, sebagaimana amanat UU Pers No 40 1999, dan menyiarkannya dalam lingkup global melalui internet sebagaimana yang dinyatakan dalam UU ITE No 11 Tahun 1998. 

Oleh karena itulah, segala tindakan masyarakat yang melanggar asas dan UU, maka sebagaimana yang sudah termaktub dalam UU maka pemerintah wajib melakukan mekanismes hukum sesuai aturan dan perundang-undangan yang ada.

Dalam hal ini, segala pemblokiran situs yang pemerintah sebut terindikasi terorisme harus juga melewati proses hukum, dimulai dari pelaporan, penyidikan, dan pengadilan, hingga keputusan yang membuahkan vonis hukum.

Dus kami tidak tidak pernah menyaksikan, ataupun mendapatkan kabar, atau rilis berita mengenai proses hukum terhadap 22 Situs Islam yang terindikasi terorisme, namun langsung mendapatkan rilis berita tindakan pemblokiran sepihak oleh pemerintah, yang artinya ada pelanggaran pada mekanisme di sini.

Oleh karena itulah demi menjunjung konstitusi yang telah disepakati bersama, kami redaksi Fiskal.co.id menolak tindakan sepihak pemerintah yang melompati mekanisme hukum dan konstitusi dengan cara tidak mengajukannya ke pengadilan.

Jika pemerintah tidak atau belum memiliki payung hukum mengenai pemblokiran, maka sudah selayaknya pemerintah tidak melakukan pemblokiran, karena segala pelanggaran dan kriminalisme yang belum dicantumkan dalam terma hukum positif, menjadi wilayahnya hukum "adat" dan hukum masyarakat.

Biarkan masyarakat memfilter, memblokir, mendidik diri mereka sendiri, selagi blokir konten pada bujukan dan rayuan untuk melakukan aksi terorisme serta kekerasan, atau aksi provokasi serta vandalisme, masih belum ada payung hukumnya.

Demokrasi kita dibangun oleh kontrak sosial yang jelas yang tercantum dalam kontitusi setiap UU pasal perpasal. Semoga pemerintah mampu memberlakukannya dengan murni, aktif, serta konsekuen.

Sehingga di masa mendatang semua orang berhak bersuara tanpa rasa takut, dan tanpa perlu menakuti pihak lain.


TTD

Ferren Bianca
Pemimpin Redaksi