Peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia Turun, Birokrasi Masih Menjadi Tuan

Peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia Turun, Birokrasi Masih Menjadi Tuan

Oleh Erwin Eka Kurniawan. S.E., M.Si

Pada awal munculnya pemerintahan di muka bumi ini, hanya ada dua cerita. Pertama mereka yang menyuruh, dan kedua mereka yang disuruh.

Kita coba ambil sembarang kisah bersejarah di luar sana. Kisah tentang Bangsa Sparta. Tentunya Anda tahu itu bangsa Sparta, bangsa yang berani menantang kekaisaraan Persia, serta menghadang ratusan ribu tentara Persia dalam perang Thermophylae (480 SM) dengan hanya 300 orang prajurit saja.

Kisah tentang Sparta yang Anda lihat, simak, baca, tonton dalam kemasan budaya pop hanya mengisahkan sisi kepahlawanannya saja. Kemudian alpa menceritakan bahwa bangsa Sparta terbagi dalam tiga bagian.

Pertama golongan pejuang, patriot, di antara mereka para bangsawan, yang memiliki hak untuk menyuruh-nyuruh, dan bukan disuruh-suruh. Jumlah mereka 10 ribu orang dari populasi yang ada.

Kedua golongan pedagang, ahli pedang, insinyur, cerdik cendikia, yang juga tidak untuk disuruh-suruh kecuali dengan alasan yang bagus dan kredensial. Jumlah mereka 50 ribu dari populasi yang ada.

Ketiga, adalah kelas rendahan, kelas yang disuruh-suruh mau alasannya solid atau invalid, yakni para petani, peternak, orang lemah, tidak bisa bertarung, atau para budak, jumlahnya lebih besar lagi, ratusan ribu orang.

Dalam hal ini, dapat kita pastikan bahwa pemerintahan termasuk di era modern ini, masih merupakan bayang-bayang Sparta, yakni kumpulan para penyuruh. Kumpulan para tuan pembuat aturan (ruler), memutuskan, menerapkan, serta mengeksekusi aturan, memaksakan dipatuhinya aturan tersebut dari para subjek yang paling lemah, dalam hal ini rakyat kecil yang tidak bersenjata dengan bantuan mereka yang bersenjata, dalam hal ini aparat keamanan.

Birokrasi sebagaimana yang kita kenali sebagai alat modern dari pemerintahan, di mana setiap orang dari berbagai kelas sosial dapat mengisinya, ikut terjangkiti penyakit menjadi tuan. Alih-alih berfungsi melancarkan nadi-nadi serta peredaran darah yang menopang hidup negara, mereka dengan sikap tuan besarnya ikut menghambat peredaran tersebut.

Dari titik itu, kita bisa sambungkan langsung ke masalah menurunnya peringkat kemudahan bisnis di Indonesia. Sebagaiman kita ketahui, dalam laporan Bank Dunia tecatat bahwa peringkat kemudahan bisnis atau ease of doing business di Indonesia turun satu tingkat, dari posisi 72 ke posisi 73. Penyebabnya, tentu saja masih ada hambatan birokrasi. Masih ada dalam birokrasi kita yang memiliki kredo, "jika bisa disulitkan untuk apa dipermudah".

Ya apalagi masalahnya, kalau bukan di bawah sana, atau di atas sana dalam jejaring birokrasi besar ini, ada yang merasa bahwa dirinya bukan pelayan rakyat. Melainkan tuannya para rakyat. Karena merasa tuan, mbosi, ngebos, kesulitan orang sipil, kucluk-kucluk membawa kertas-kertas formulir izin, bulak-balik, lalu bicara pada si birokrat dengan nada tidak ingin menyakiti hati, adalah kepuasan ala tuan besar bagi para birokrat. Rakyat menjadi tidak berdaya dihadapan birokrasi macam itu.

Inilah birokrasi di mana para birokrat menganggap ajuan-ajuan bisnis rakyat sebagai simpul-simpul yang bisa dicekik seenaknya. Sehingga akhirnya birokrasi alpa, birokrasi lupa diri, birokrasi mau menang sendiri. Hal ini pula yang melahirkan level mengerikan dari penyakit birokratisme kuno ini, yakni suap dan korupsi.

Fakta di lapangan, penangkapan KPK terhadap puluhan Kepala Daerah serta para pembantunya karena kasus suap, berkaitan erat dengan kesulitan berbisnis masyarakat, hingga untuk mempermudahnya mereka terpaksa harus mengeluarkan pundi demi pundi uang yang seharusnya digunakan untuk memajukan bisnis.

Beberapa Kementrian berupaya memotong lingkaran para tuan ini dengan mengajukan sistem Online, misalkan pajak melalui e-filling, izin usaha, atau beberapa gebrakan birokrasi online di tingkat kepala daerah yang komitmen menjadi pelayannya masyarakat. Memotong para tuan besar di birokrasi dengan cara online ini memang efektif, tapi juga menunjukkan bahwa manusianya secara darah dan daging masih memiliki mental penguasa, sehingga mesti diakali lewat robot.

Pada akhirnya, perlu kiranya kita tekankan kembali. Bahwa memasuki suatu pemerintahan sebagai abdi negara, menjadi birokrat di suatu negara bangsa modern, hakikat serta ejawantahnya adalah pelayan. Kasta terendah dari pemerintahan gaya Sparta itu dibalik. Yang menjadi tuan besar, adalah para petani, pedagang, orang sipil, orang lemah, dan menjadi pelayan, rela menunduk bungkuk pada mereka adalah para prajurit, pemerintah, birokrat, wakill rakyatnya, walikotanya, gubernurnya, presidennya, adalah pelayan rakyat, dan bukan sebaliknya.

Karena apa sebabnya? Sederhana, birokrasi dibayar oleh rakyat, digaji oleh rakyat, bos nya ya rakyat ini. Sehingga memudahkan para bos untuk berusaha, untuk mengembangkan bisnisnya, out of questions, sudah jelas dan jernih bahwa tugas pemerintahan ini, tunduk dan patuh kepada para rakyatnya yang hendak maju bisnis sekaligus memajukan negara.

Jika mentalitas melayani itu yang terjadi, tidak perlu lagi pemerintahan melakukan akal-akalan anggaran lewat deregulasi, atau paket-paket ekonomi, karena masalahnya sudah selesai sebelum kita memulai perencanaan-perencanaan anggaran yang dilanjutkan dengan membagi-bagikan anggaran pembangunan, sebagai tanda pemerintahan telah hadir.

Pemerintahan telah hadir saat mereka menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat lalu bersikap accordingly sesuai peranannya tersebut.***