Penyusunan dan Pembahasan RAPBN 2015 akan Disesuaikan dengan Regulasi

Penyusunan dan Pembahasan RAPBN 2015 akan Disesuaikan dengan Regulasi

Firmanzah, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyatakan bahwa pembahasan dan penyusunan RAPBN 2015 akan dilaksanakan menyesuaikan pada regulasi dan undang-undang yang ada.

Untuk menyusunnya, langkah akan dimulai dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) beserta Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) berdasar pada UU No 25/2004 mengenai sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian UU No 17/2007 mengenai Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025, juga UU Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Firmanzah menjelaskan bahwa RKP akan berisi catatan mengenai apa yang menjadi prioritas pembangunan nasional, hal-hal yang menjadi bagian dari kerangka ekonomi makro, kebijakan fiskal yang ada, program kementrian, lintas kewilayahan dan kegiatan yang memuat kerangka anggaran dan regulasi (11/8).

Di setiap tahunnya pada pertengahan Mei, dokumen RKP akan ditetapkan sebagai Peraturan Presiden (Perpres). Pada prosesnya, Bappenas dan Kementerian/Lembaga akan memberikan usulan, evaluasi, dan pembahasan hal baru dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) agar kapasitas fiskal dan penetapan rencana keuangan menjadi tepat.

Pemerintah juga menyatakan mengenai Keppres tentang RKP untuk dibahas. Pemerintah-DPR RI akan berkomunikasi dan menyusun sinkronisasi hingga ada keputusan mengenai RUU APBN tahun berikut. Jika DPR tidak menyetujui RUU, pemerintah pusat sesuai dengan UU Nomor 27/2003 Pasal 15 ayat 6 dapat membuat pengeluaran yang tinggi seperti tahun sebelumnya. ***int (Sumber: Sindonews)