Penghapusan Tarif Terbang Murah, Jangan Korbankan Pemerataan Ekonomi

Penghapusan Tarif Terbang Murah, Jangan Korbankan Pemerataan Ekonomi

Pemerintah akan meninjau ulang tarif penerbangan murah yang diberikan oleh beberapa maskapai. Bukan tidak mungkin kelak pemerintah akan mempertimbangkan untuk menghapus segala jenis tarif murah yang ditetapkan oleh maskapai antar pulau.

Ini merupakan bagian dari sikap legal pemerintah, sebagaimana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah mengabarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan evaluasi terhadap segala peraturan yang krusial bagi keselamatan penerbangan.

Terbang murah (low fare) memang ikut membantu mobilisasi ekonomi Indonesia, karena kini tenaga ahli yang berpusat di Jawa dapat berkerja membangun wilayah terpencil tanpa menghabiskan banyak biaya.

Melalui tarif terbang murah, pebisnis di suatu daerah pun mulai berani menerbangkan manajer lokal mereka untuk membangun relasi baru antar pulau bahkan secara internasional.

Fakta bahwa penerbangan low fare tersebut turut pula membawa puluhan pegawai pemerintah ke wilayah kepulauan menggarisbawahi pentingnya penerbangan murah.

Namun kini semua penerbangan bertarif murah berada dalam pengawasan setelah pesawat JT-610 milik maskapai penerbangan Lion Air dengan 189 penumpang jatuh ke laut Jawa diduga karena masalah teknis.

Namun, Chief executive Lion Air Edward Sirait walau mengakui adanya masalah teknis dengan pesawat, tetapi tetap menyatakan bahwa pesawat layak terbang karena telah dilakukan pemeriksaan sesuai "prosedur"

Sehingga patut dicermati kembali faktor-faktor apakah yang mengancam keselamatan terbang. Apakah karena regulasi? SDM pemeriksaan pesawat? Tarif murah? Atau manajemen maskapai? jangan sampai resep penyelesaikan masalah diberikan pada penyakit yang salah diagnosis.***.