Pengamat IMF: Fiskal Cerdas Atasi Pengangguran bag 1

Pengamat IMF: Fiskal Cerdas Atasi Pengangguran bag 1

Indonesia masih bisa dibilang "beruntung" karena di saat dunia mengalami gelombang pengangguran yang tinggi yang meningkat secara dramatis selama resesi 2008. Indonesia masih memiliki peluang pertumbuhan yang dicanangkan hingga 7 persen pada beberapa tahun mendatang.

Adapun secara kuantitas pengangguran global saat ini melebihi 200 juta orang. "Tambahan 13 juta orang diperkirakan akan menjadi pengangguran tahun 2018." Catat Direktur Fiskal IMF Victor Gaspar.

Gaspar mengkhawatirkan adanya gelombang pengangguran kaum muda. Tentu saja pemuda tidak produktif merupakan penyia-nyiaan energi yang besar.

Gaspar  memberi contoh negara maju di Eropa di mana pengangguran kaum muda malah secara anomali melonjak di atas 50 persen. Adapun, di beberapa negara berkembang, penciptaan lapangan kerja melulu bisa menyerap sejumlah besar tenaga muda memasuki angkatan kerja setiap tahunnya.

Artinya ada dua masalah, yang pertama pengangguran karena resesi masih menghinggapi Eropa, kedua pengangguran karena daya serap industri dan kekaryaan di negara berkembang terhadap tenaga pemuda berkekurangan, diyakini karena gap pendidikan dan pelatihan.

Adapun permasalahan pengangguran kini menjadi agenda kebijakan global.


Kerja Sama
Fiskal dan Struktural


Dihadapkan dengan tantangan besar ini, Gaspar meminta siapapun bertanya kepada diri sendiri: "Bisakah Kebijakan fiskal dapat berbuat lebih banyak untuk lapangan pekerjaan?"

Dukungan terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan tindakan di berbagai bidang. Di beberapa negara, terutama di Eropa, reformasi pasar tenaga kerja mungkin diperlukan untuk menghilangkan kekakuan persisten.

Kebijakan fiskal tidak dapat menggantikan reformasi tersebut. Tapi kebijakan fiskal dapat bekerja sama secara erat dengan upaya reformasi struktural yang lebih luas untuk mendukung penciptaan lapangan kerja.

Fiskal Monitor dalam edisi terbarunya menyoroti tiga kemungkinan.

Pertama, kebijakan fiskal dapat mendorong kondisi makroekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi dan tenaga kerja pasar. Misalnya, pengurangan defisit dapat dirancang dan diatur untuk meminimalkan efek negatif pada lapangan kerja. Jelas, bauran kebijakan yang memadai untuk masing-masing negara perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik.

Kedua, kebijakan fiskal dapat memfasilitasi reformasi struktural dalam pasar tenaga kerja. Bagaimana? Kebijakan fiskal dapat mengurangi biaya ekonomi jangka pendek potensi reformasi.

Dan ini juga dapat membantu membangun konsensus politik pada reformasi, misalnya, dengan kompensasi kelompok yang dapat terpengaruh oleh perubahan.

Hal ini memungkinkan Gaspar untuk membuat poin paling penting "Amat sangat penting meningkatkan saling pengertian antara dimensi politis dengan kebijakan ekonomi."

Dalam hal ini boleh jadi Indonesia sama sekali tidak memilikinya, karena pertentangan politik akhir akhir ini sulit di lerai dan dipulihkan dalam waktu singkat, sehingga permasalahan ekonomi dan fiskal diyakini akan menjadi pilihan terbelakang dari pembahasan masyarakat.

Dan ketiga, kebijakan fiskal dapat menjadi bagian dari desain keseluruhan langkah-langkah kebijakan struktural.

Ambil contoh, di negara tradisionalis maju, kita menemukan bahwa defisit dilakukan hati-hati dan dirancang dengan membuat alokasi jaminan sosial penuh pada pekerja muda demi meningkatkan kualitas mereka.

Dalam pasar negara maju terbaru dan negara berkembang, masih ditemukan adanya upaya menghilangkan hambatan pajak, pada layanan dasar pendidikan umum, dan menawarkan akses yang lebih besar ke keuangan dan pelatihan. 

Sebagai contoh di Indonesia saja buku masih dipajaki, lembaga pendidikan pun masih membayar segala tagihan operasional mereka sendiri
, tidak ada insentif kemudahan dari listrik, air, dan alokasi lainnya berkaitan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Dari sanalah, upaya eksplorasi infrastruktur dari presiden Jokowi semestinya memperhatikan pembebasan bea pada wilayah pendidikan sepenuhnya. (bersambung)***Fey (sumber IMF)