Pengamat: Ahok Ngga Tahu Aturan Pajak!

Pengamat: Ahok Ngga Tahu Aturan Pajak!

 

Sifat Keras Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali dikritik harus pada tempatnya.

 

Pengakuannya ke beberapa media, bahwa dia ngamuk-ngamuk pada penerapan pajak reklame untuk perusahaan penyumbang Transjakarta lantas menuai serangan balik.

 

Serangan ini merupakan kritik bahwa Ahok semestinya mempelajari peraturan yang berlaku alih alih menyalahkan bawahan yang melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang ada.

 

 

 

 

Oleh karena itulah, Wiryatmoko Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjawab dengan santai, bahwa masalah iklan dari 30 unit bus transjakarta sumbangan dari perusahaan swasta tidak perlu menjadi masalah besar, jika sudah ada perda yang mengaturnya.

 

Walau enggan mengomentari kemarahan Ahok, dia menyentil Ahok dengan menegaskan bahwa masalah pajak dengan pihak swasta yang menyumbang pun masih bisa mengacu pada peraturan yang ada, yang sama sama menguntungkan kedua belah pihak.

Dan bahkan dalam kontrak antara Pemprov DKI dengan pihak swasta, sudah disepakati pembebasan pajak selama lima tahun sesuai dengan nilai pajak, dan jumlah yang disumbangkan.

 

"Ada 30 bus, nilainya Rp36 miliar. Pajak reklamenya Rp100 juta per bus, jadinya total Rp 3miliar," jelas Wiryatmoko sebagaimana dikutip laman Kompas.com, Rabu (12/03).  Dari nilai yang ada sebesar Rp36 miliar artinya pajak reklame bisa dibebaskan hingga 12 tahun. Akan halnya, kontrak hanya berlaku lima tahun sehingga pajak reklame yang dibebaskan sebesar Rp 15 miliar.

 

Wiryatmoko pun lebih lanjut menanggapi kemarahan Ahok di media massa, bahwa, perhitungan pajak harus tetap dilaksanakan karena harus ada pertanggungjawabannya di dinas pajak dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

 

"Mereka enggak bayar (reklame), tapi perhitungan debit kreditnya harus jelas oleh Dinas Pajak dan BPKD,” tambah Wiryatmoko. Dan semua ini agar ada kejelasan dan tidak mengundang masalah di kemudian hari, seraya menambahkan bahwa BPKD siap melancarkan proses pencatatan perhitungan pajak, agar bus bantuan bisa segera dioperasikan.

 

Adapun Agus Pambagyo, pengamat kebijakan publik, mengkritik kemarahan Ahok sebagai salah alamat dan tidak punya dasar hukum yang kuat. Ahok tidak bisa serta merta membatalkan pajak hanya karena etika pergaulan sehari hari.

"Pajak itu ya diatur Perda. Kalau mau dibebaskan, buat Perda baru. Yang dimau Ahok itu enggak ada aturannya," tandas Agus, merujuk pada Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame.

 

Agus pun menyarankan jalan keluar, semisal tidak perlu pasang iklan reklame yang bernilai pajak, melainkan pasang saja stiker pihak swasata yang menyumbang.

 

Akan halnya Ahok tetap menolak anggapan salah paham dan bersikeras bahwa kemarahannya beralasan. Dan bahkan curiga bahwa lambannya penerimaan bus ini disengaja oleh para bawahannya.

 

“Mereka bilang saya salah paham. Salah paham di mana? Saya tidak idiot lho.” Ungkap Ahok (12/03), seraya kembali menegaskan bahwa Pemprov harus melihat ada orang yang menyumbang sebaiknya difasilitasi jangan dihalangi. alih alih malah menerima Bus Transjakarta yang kualitasnya buruk dari China. Dan kembali dasar etika yang di suarakan oleh Ahok, bahwa orang menyumbang jangan dipajaki.***Fey