Penerapan Pajak Ekspor CPO Ditunda Hingga Agustus Mendatang

Penerapan Pajak Ekspor CPO Ditunda Hingga Agustus Mendatang

Pemerintah resmi menunda pengenaan pajak ekspor untuk komoditas minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro pada minggu, 24/5/2015. Bambang menjelaskan, penundaan pajak ini hanya masalah teknis saja karena semua peraturannya telah disiapkan.

 

" Ini tidak ada masalah " kata Menkeu Bambang seperti dilansir Reuters.

 

Bambang menambahkan, saat ini pajak terhadap ekspor CPO belum bisa di terapkan karena badan yang akan mengakomodir pajak ini, yakni Badan Layanan Umum (BLU) belum siap bekerja. " Ketika BLU (Badan Layanan Umum) siap, itu akan dikenakan, " jelas bambang. 

 

Rencananya, Badan Layanan Umum ini sudah akan siap bekerja dua minggu kedepan. Namun penerapan pajak ekspor CPO ini, baru akan dikenakan awal Agustus mendatang. " BLU sedang persiapan. Mudah- mudahan itu akan selesai dalam dua minggu. " tegas Bambang. 

 

Sebelumnya, pada awal bulan ini presiden Joko widodo menanda tangani peraturan mengenai penerapan pajak bagi ekspor CPO. Dalam peraturan tersebut minyak sawit mentah (CPO) dikenai pajak sebesar US $50 per ton sedangkan untuk minyak sawit yang telah diproses dikenakan pajak sebesar US $30. Pajak dari ekspor minyak sawit ini nantinya, akan digunakan oleh pemerintah untuk mendanai program energi terbarukan Bio-disel.

 

Penerapan pajak ekspor sawit oleh pemerintah Indonesia ini sangat dinanti-nanti oleh pasar minyak sawit global. Karena penerapan pajak ini dipastikan akan mempengaruhi harga minyak sawit dipasaran. Pada perdagangan senin, minyak sawit berjangka di Malaysia dijual dengan penurunan hampir 15 persen dibandingkan tahun lalu, yakni sekitar 2.132 ringgit (S $ 792,5) per ton . **** kinaya (reuters)