PENCABUTAN TARIF TOL SURAMADU TONGGAK SEJARAH KEMANDIRIAN FISKAL KITA

PENCABUTAN TARIF TOL SURAMADU TONGGAK SEJARAH KEMANDIRIAN FISKAL KITA

Oleh Erwin Eka Kurniawan. S.E., M.Si.

 

Dapat kita pastikan dari sejarahnya, bahwa usia sistem jalan tol hampir setua sejarah manusia itu sendiri. Hampir, karena selalu ada patokannya. Catatannya dimulai sejak era raja Ashurbanipal dari Kerajaan Asyria, kira-kira pada 2700 tahun yang lalu. Lucunya, saya meyakini sistem ini sudah dilakukan lebih tua lagi, tapi tentu saja para perompak, preman, tuan tanah, di zaman batu, tidak memiliki juru catat sendiri pada saat mereka memajaki orang-orang melewati wilayah kekuasaan mereka.

Jalan tol, dapat kita simpulkan adalah jalan berbayar. Yang membedakannya dengan jalan umum, adalah previlese di mana jalan berbayar ini menawarkan kemudahan bagi yang melewatinya, misalkan jarak tempuh lebih pendek, pemukim/pejalan kaki tidak diperkenankan menggunakannya, juga tidak ada lampu merah persimpangan.

Dengan demikian jalan tol merupakan jalan yang istimewa yang apabila ditarif, semua akan manggut-manggut belaka.

Tentu saja tidak semudah itu. Terdapat juga argumentasi bahwa negara dibangun justru untuk memberikan previlese berupa infrastruktur terhadap rakyat pembayar pajak. Infrastruktur yang juga wajib menawarkan kemudahan seperti halnya jalan tol. Jika pemerintah ingin mempertahankan kualitas jalan tol, mengapa tidak tarik tarif dari sektor lainnya saja? Misalkan menaikkan pajak kendaraan, atau mencabut total semua subsidi bahan bakar.

Pemerintah bisa saja memutuskan tarif, atau menghilangkan tarif semudah melepas slilit dari gigi, akan tetapi yang kita bicarakan di sini adalah pemerintah, di mana sudut pandang pemerintah tidak boleh berhenti pada satu titik bisa atau tidak bisa dilakukan. Pemerintah tentunya berpikir lebih cermat tentang konsekuensi penghilangan tarif pada jalan istimewa seperti jalan tol, mengalihkan pembiayaan toll pada sumber pajak lain, tentunya ada dinamikanya tersendiri.

Namun yang jelas, apabila pengalihan tarif tol kepada pajak tersebut dilakukan di Indonesia, akan ada kegaduhan demi kegaduhan. Namun sebelum kegaduhan tersebut kita ukur apakah kegaduhan yang sangat gaduh hingga membahayakan kondisi nasional, atau kegaduhan bernilai kaget sementara, karena perlu diberitahukan bahwa sehari yang lalu (27-10-2018), Presiden Joko “Jokowi” Widodo resmi menghapuskan tarif tol Jembatan Suramadu.

Anda kaget? Ya saya juga. Apakah ada cerita sambungannya dari pencabutan yang tidak lazim, tidak umum ini?

Tarif tol yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura tersebut dihapuskan bagai membuka dan menutup pintu kulkas, seperti sudah biasa dilakukan sebelumnya, sangat tangan dingin oleh Jokowi. Serba ujug-ujug, tidak ada gosip besar sebelumnya, atau debat apakah siap tidak siap diantisipasi beritanya oleh khalayak. Semuanya sudah terjadi. Nasi telah disimsalabim oleh Jokowi menjadi bubur. Tidak ada debat publik, debat feasibilitas, debat panjang dari ahli ekonomi, sosiologi, antropologi, geologi, fisika, atau para netizen sebelumnya.

Barang ini langsung masuk tanpa ada orang yang sempat tengok-tengok tentang apa yang sebenarnya telah terjadi, setidaknya bagi mereka yang bukan penduduk Jawa Timur dan Madura. Hampir semua orang kaget. Belum ada seorang presiden pun di Indonesia yang berani menghapus tarif tol. Barangkali lebih kaget lagi investor jalan tol. Apakah akan ada kompensasi dari dihapuskannya tarif tol uramadu ini? Bagaimana dengan pajak-pajak lainnya?

Well.. Barangkali tidak akan ada kompensasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi sendiri,

"Memang selama ini dengan jalan tol ini negara mendapat masukan, tetapi itu tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Madura. Sekali lagi ini adalah keputusan sebagai bentuk dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya masarakat Madura,"

Artinya, Presiden memindahkan atau mengkompensasi tarif tersebut bukan pada pajak lainnya, tetapi pada bullish akan ekonomi daerah yang terangkat dari dicabutnya suatu tarif. Terangkatnya ekonomi tersebut dapat mengkonpensasi bahkan memberikan keuntungan lebih besar kepada pemasukan pemerintah di pulau Madura.

Terdengar seperti klise, seperti kisah efek pembangunan infrastruktur lainnya. Apalagi ini dilakukan oleh Presiden yang telah membangun banyak jalan tol, bahkan hendak memprivatitasinya dengan segera, agar berkurang beban pembiayaan pembangunan.

Akan halnya, Madura merupakan kasus yang berbeda, Presiden menjelaskan bahwa dirinya telah menangkap concern masyarakat pulai Madura, dan secara partikular masyarakat di Jawa Timur serta para investor. Biaya logistik antar Jawa-Madura mahal. Sehingga muncul ketimpangan dan kemiskinan yang sana berada di angka 16 - 23 persen, jauh lebih tinggi dibanding daerah Jawa Timur lainnya seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo yang angka kemiskinannya hanya 4 - 6,7 persen.

Sehingga jelas sudah, bahwa inilah trik magic dari Keynesian berlaku. Pemerintah mesti bertindak dengan tepat memperlakukan jurus-jurus fiskalnya demi membantu pasar, dengan tanpa merusak pasar secara keseluruhan. Memupus tarif tol Suramadu sudah tepat. Barangkali dalam jangka panjang juga akan menyusul jalan tol lainnya, yang tentunya penerimaan negara dari tarif tol akan dikonpensasi dalam bentuk pertumbuhan ekonomi.

Bukankah makna jalan raya, jalan tol, jalan besar, protokol, atau jalan sawah sekalipun adalah untuk mempertemukan manusia dengan segala kebutuhan ekonominya?***