Pemerintah Mengkaji Penurunan Pajak Konstruksi

Pemerintah Mengkaji Penurunan Pajak Konstruksi

Sektor Properti dan Infrastruktur kembali di guyur insentif pajak. Kali ini pemerintah mengkaji penurunan pajak konstruksi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan saat ini pihaknya masih menggodok wacana tersebut.

 

Rizal menambahkan, meskipun akan ada penurunan pajak namun perlakuan pajak akan tetap berbeda antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa. Sebagaimana diketahui pembangunan infrastruktur di pulau Jawa sudah terlalu berlebihan. 

 

"Yang penting adalah kita jangan satu pajak untuk seluruh Indonesia. Misalnya kenapa tidak untuk kawasan timur Indonesia (KTI) yang low growth dan low income pajaknya diturunkan lebih rendah dari nasional,” ujar Rizal

 

Pajak ini juga akan mengurangi ketimpangan pembangunan antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Lebih lajut Rizal mengatakn, dengan diturunkannya pajak pembangunan infrastruktur bagi daerah dengan pendapatan rendah dapat mengurangi ketimpangan regional yang saat ini terjadi di wilayah timur Indonesia.

 

“Saat ini Indonesia timur kita genjot pembangunan infrastruktur. Harusnya ada subsidi pajak juga untuk mempercepat proses konstruksi. Kalau tidak kasian kontraktor lokal terlalu berat,” ucapnya.

 

Saat ini pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan kepada kontraktor untuk proyek infrastrukturadalah tarif PPN sebesar 10% dan 3%. Namun jika di kerjakan oleh anak usaha pajak akan bertambah. 

 

Dengan ketentuan PPN tersebut, perusahaan kontraktor raksasa memilih untuk menggarap sendiri proyek infrastruktur yang dimenangkan. Pasalnya, apabila diserahkan kepada anak usaha, PPN-nya bisa membengkak menjadi 20%, 30%, bahkan 40%. *** kny (tempo)