Pemerintah Berikan Sinyal Akan Setujui Perpanjangan Kontrak Freeport

Pemerintah Berikan Sinyal Akan Setujui Perpanjangan Kontrak Freeport

Pemerintah memberikan sinyal akan memperpanjang kontrak kerja Pt.freepot di tanah Papua. Hal ini nampak dari pernyataan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang kontrak kerja tersebut. " Freeport bukan merupakan pengecualian, Freeport harus didukung supaya operasinya berlanjut,” kata Sudirman saat bertandang ke lokasi tambang Freeport, sebagaimana dikutip dari laman resmi ESDM, Senin, 21 September 2015.

 

Ia yakin pemerintah mendukung langkah PT Freeport Indonesia untuk terus berinvestasi di Tanah Air. Apalagi saat ini pemerintah sedang mencari cara agar keputusan bisa diambil tanpa menabrak peraturan serta tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat. “Yang paling dibutuhkan dan ditunggu mereka adalah keputusan mengenai investasi tersebut yang saat ini kita belum ambil keputusan karena masih terkendala peraturan pemerintah (PP)-nya tidak memungkinkan,” jelas Sudirman. 

 

Padahal dilain pihak, Gubernur Papua Lukas Enembe saat ini tengah meradang karena tiga Menteri Presiden Jokowi akhir pekan lalu melakukan kunjungan kerja ke freeport tanpa sepengetahuan pemerintah daerah. Ketiga Menteri tersebut ialah, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Sofyan Djalil. 

 

"Pak Gubernur sangat marah. Kami juga marah karena tiga menteri itu datang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemda. Apakah memang aturan protokoler kementerian seperti itu?" kata Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, di Timika, seperti dilansir dari Antara, Senin (21/9).

 

Eltinus mengatakan bahwa ia mengetahui ada kunjungan menteri ke pt.freeport sehari setelahnya. Eltinus juga mempertanyakan ada kepentingan apa di balik kunjungan ketiga menteri secara diam-diam ke Freeport. Dia menilai selama ini pemerintah pusat memberikan hak- hak sangat istimewa kepada PT Freeport Indonesia.

 

Akibat adanya perlakuan istimewa itu, ujar Eltinus, terkadang para pejabat Jakarta tidak pernah merasa ada pemerintahan di Papua yang juga punya hak dan kewenangan mengatur dan mengawasi Freeport. "Kami akan sampaikan surat protes keras ke Presiden di Jakarta. Lain kali tidak boleh pakai cara-cara seperti ini. Kalau ada menteri mau datang, terlebih dahulu harus koordinasi dengan pemda," ucap Eltinus sambil bersungut.

 

Kunjungan kerja ketiga menteri itu berlangsung di tengah-tengah sengketa dengan warga Suku Amungme. Mereka meminta perusahaan penambangan emas asal Amerika Serikat itu membayar ganti rugi lebih dari Rp 400 triliun atas pemanfaatan lahan jutaan hektare buat kelanggengan bisnis pertambangannya. Tuntutan imbal balik pemanfaatan tanah hak ulayat itu didasarkan atas kenyataan. Selama lebih dari 40 tahun Freeport Indonesia beroperasi di Papua, perusahaan itu belum pernah sepeser pun membayar ganti rugi hak ulayat Suku Amungme.

 

Freeport kabarnya hanya membayar dana satu persen, atau sekarang disebut dana kemitraan dari pendapatan kotornya sejak 1996, sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat setempat. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) pertama di Indonesia yang menjalin kontrak karya I dengan Pemerintah Indonesia pada 1967.

 

Mereka memperpanjang kegiatan pengerukan emas dan hasil tambang lainnya melalui kontrak karya tahap II pada 1991, semasa pemerintahan Presiden Soeharto. Menjelang masa akhir kontrak karya tahap II PT Freeport pada 2021, mereka kini terus melobi pemerintah di Jakarta guna segera mendapatkan kepastian perpanjangan kegiatan pertambangannya, melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). *** kny (merdeka, tempo)