"Papa Minta Saham" Ancam Lengserkan Jokowi, PDI-P Ingatkan Lengsernya Soekarno

"Papa Minta Saham" Ancam Lengserkan Jokowi, PDI-P Ingatkan Lengsernya Soekarno

Selaku partai pengusung pemerintah dan pengusung Presiden Joko Widodo, Partai Demokrasi perjuangan (PDI-P) mewanti-wanti dan mengingatkan presiden terkait kasus “Papa Minta saham” yang melibatkan Direktur Freeport, Setya Novanto dan Rizal Chalid yang kini tengah bergulir dan menyeret-nyeret namanya.

 

Pasalnya Dalam transkrip lengkap yang diserahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said saat menjadi saksi dalam sidang terbuka Mahkamah Kehormatan Dewan, Rabu (2/12/2015) lalu terdapat transkrip percakapan antara Pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid ketua DPR Setya Novanto, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin,yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo bisa lengser jika menghentikan kontrak PT Freeport di Indonesia.

 

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mencurigai ada kepentingan asing di balik kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hasto meminta kasus yang menjerat Setya Novanto dilihat secara jernih mengingat di balik kasus itu, ada upaya untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia sebelum waktu ditetapkan. Menurut Hasto, sebaiknya semua pihak belajar dari pengalaman sejarah. Ia mengingatkan, di masa lalu, berbagai cara dilakukan pihak asing untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Hasto mengaitkan hal ini dengan lengsernya presiden pertama Indonesia, Sukarno.

 

"Sejak dulu kita lihat bagaimana Bung Karno dilengserkan ketika ada proses-proses untuk menguasai sumber kekayaan alam bangsa. Sejarah itu (lengsernya Bung Karno) bisa terulang," kata Hasto di Jakarta, Minggu, 6 Desember 2015.

 

“ Saya melihat seluruh persoalan-persoalan ini tidak terlepas dari pertarungan kepentingan ketika ada upaya-upaya dari pihak tertentu untuk memperpanjang kontrak PT Freeport sebelum waktunya," Imbuhnya.

 

Hasto meminta semua pihak melihat dengan seksama kasus ini, karena ini bukan hanya kasus biasa terlebih lagi motif-motif dibaliknya. Ia juga menanyakan motif Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang merekam pembicaraannya dengan Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid. Dia menilai rekaman tersebut ilegal. Dan sedikit absurd motif-nya.

 

"Ketika direktur perusahaan asing merekam secara sepihak, harus dilihat sebagai sebuah preseden. Harus dilihat betul motif penegakan hukum atau motif kepentingan bisnis itu sendiri. Saya melihat seluruh persoalan-persoalan ini tidak terlepas dari pertarungan kepentingan ketika ada upaya-upaya dari pihak tertentu untuk memperpanjang kontrak PT Freeport sebelum waktunya,"tegasnya. *** kny (tempo, kompas)