OECD: Perusahaan Global Perlu Aturan Pajak Baru

OECD: Perusahaan Global Perlu Aturan Pajak Baru

Pergerakan untuk mengatasi penghindaran pajak penghasilan pada skala global telah diresmikan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) (16/9).


Rencana ini ditujukan untuk perusahaan multinasional yang mengecilkan tagihan pajak mereka dengan mengalihkan keuntungan mereka dari satu negara ke negara lain.


Perusahaan yang termasuk dalam proses pembahasannya ini adalah Starbucks, Amazon, dan Google, yang telah dituduh melaksanakan strategi tersebut untuk kepentingan pribadi perusahaan. Namun, setiap perusahaan ini berdalih bahwa mereka telah melaksanakan operasi ini di bawah hukum yang berlaku.


OECD menyatakan bahwa ada 44 negara yang membentuk 90% dari ekonomi dunia yang mendukung rencananya ini.


Ketika mengumumkan proposal ini, kepala pajak OECD pajak, Pascal Saint-Amans, kepada wartawan di Paris menyatakan bahwa mereka akan "mengubah aturan main" dengan membuat pajak perusahaan dibayarkan di negara di mana keuntungan mereka dihasilkan.


Saat ini, perusahaan dapat memanfaatkan perjanjian dimaksudkan untuk menghindari pajak berganda dengan menggunakan mereka untuk mendapatkan pemotongan pajak ganda sebagai gantinya.


Mereka juga menggunakan prosedur penagihan internal untuk memastikan bahwa keuntungan mereka terdaftar di negara di mana tingkat pajak perusahaannya lebih rendah.


Berdasarkan rencana OECD, negara yang terkait akan dapat menuntut perusahaan untuk pendapatan, keuntungan, staf, dan pajak yang mereka bayar di setiap yurisdiksi.


Langkah-langkah ini kemudian akan dibahas kembali pada pertemuan berikutnya oleh negara G20 di Australia akhir pekan ini. ***intan (Sumber: BBC)