Musuh Terbesar Jokowi : 200 Perak vs Orang Pulau Jawa

Musuh Terbesar Jokowi : 200 Perak vs Orang Pulau Jawa

"Saya mencintai manusia, tapi rakyatlah yang bikin saya gila." --  Charles M. Schulz, Jurnalis...


Tadinya yang menjadi masalah utama Presiden Joko "Jokowi" Widodo adalah ruang fiskal. Ada kekosongan besar di gudang uang untuk segala tuntutan yang melangit di awal pemerintahan. Tuntutan rakyat sialnya telah disublimasi dalam kampanye-kampanye pemilu Presiden, saat dirinya dengan mantap mengajukan politik ekonomi Nawacita sebagai bible ekonominya.  Bila Nawa Cita gagal, maka Jokowi gagal dan tidak pantas menjadi presiden lagi, titik.

Namun, ketika masalah utama mulai teratasi, hasilnya adalah pelaksanaan dari Nawa Cita yang sejauh ini telah berjalan di jalurnya.

Pertama, Jokowi menjanjikan pertumbuhan ekonomi lebih baik dari era sebelumnya yang artinya adalah pertumbuhan ceruk tenaga kerja baru, produktifitas tinggi, yang bisa dicapai melalui penghapusan hambatan investasi baik dalam atau luar negeri. Mengingat daya konsumeris orang Indonesia belum ada bandingnya di Asia Tenggara, segala pertumbuhan dari aktivitas rakyat ini akan membentengi Indonesia bertahan melewati beberapa krisis makro ke depan.

Selanjutnya, Jokowi juga menjanjikan efisiensi dalam mata rantai distribusi dalam sistem logistik nasional yang berkaitan dengan inflasi atau mahalnya harga. Gagasan yang terbayang dipikirannya adalah memaksimalkan peran kelautan sebagai penghubung Indonesia yang selama ini dilupakan, termasuk gagasan Tol Laut yang keburu mendapatkan cibiran sinis. Jika gagasan ini telah purna, maka Indonesia akan menjadi negara dengan armada kapal terbesar di dunia.

Lalu, Jokowi menjanjikan pembangunan besar-besaran segala infrastruktur demi mendukung dua janji di atas. Penanaman plantasi energi baru demi mendukung investasi, di mana pabrik-pabrik tentunya membutuhkan listrik. Penanaman plantasi pengairan melalui ratusan waduk di mana sektor pertanian, perkebunan berharap peningkatan produktifitas. Pembangunan ribuan kilometer jalan raya baru, moda transportasi massal, belasan jalur rel kereta baru, dan 24 pelabuhan terbaru demi mencapai ambisi mengatasi inflasi, karena lemahnya sistem logistik nasional.

Demi mencapai tiga target  saling berkaitan tersebut, Jokowi lantas menjanjikan reformasi birokrasi, perlawanan pada korupsi, dan penataan birokrasi yang baik dengan jalan lelang jabatan. Memberanikan setiap kepemimpinan tidak mesti malu untuk mundur apabila buntu dan gagal, karena target yang ditekankan begitu tinggi. Sejauh ini, di wilayah birokrasi Jokowi lebih mendekati kegagalan, karena belum ada rumus untuk memberanikan para pejabat menyerap anggaran dengan cepat dan bertanggungjawab. Beberapa kasus kriminalisasi pada birokrat yang berjalan terlalu cepat membuat jeri para eselon untuk melaksanakan kerja mereka. Tidak heran daya serap anggaran di Kementerian medio 2015 sangatlah memilukan. Tahun 2016 mesti ada gebrakan lain demi menata para PNS untuk semakin kreatif namun tidak melewati batas aturan yang ada.

Baiklah itu yang saat ini telah terjadi. Jadi, terlihat jelas hambatan internal pada nawa cita pemerintahan sejauh ini adalah mentalitas birokrasi yang mesti mengikuti dan bahkan adu cepat dengan sang presiden dan para staf ahlinya.  Walau demikian, birokrasi di Indonesia tidak bisa disalahkan sepenuhnya, mereka bentukan sistem lama, mereka dilatih oleh pemikiran para presiden sebelumnya, dan untuk mengikuti cara serta pola presiden baru, mesti membutuhkan beberapa adaptasi.

Birokrasi di satu sisi, masalah besar utama pada setiap pemerintahan Indonesia adalah rakyatnya, terutama mereka yang berada di pulau Jawa. Tujuan utama pemerintah dan rakyat boleh jadi sama, yakni menuju kesejahteraan dan pemerataannya. Akan tetapi, cara keduanya memahami permasalahan adalah hal yang berbeda. Birokrasi sejauh ini cukup mencoba kreatif, dan mencari kecepatannya sendiri. Hasilnya adalah kesuksesan kecil di pelbagai departemen, yang penulis yakini sebagai bagian sekuensi sukses besar di masa mendatang.

Nah, rakyat.. adapun rakyat selalu berkaca pada moralitas lama, ambil contoh lagu kritik Iwan Fals pada pemerintahan yang sebenarnya mandeg pemikiran masih menjadi pemikirannya kebanyakan rakyat, setidaknya di pulau Jawa. "BBM naik tinggi, susu tak terbeli, orang pintar cabut subsidi, anak kami kurang gizi." Lagu lama selalu di ulang, berdengung, dan akhirnya menjadi lagu sakral yang tidak boleh terjamah perubahan pemikiran. Bahkan lagu tersebut telah salah dari awalnya, salah kaprah mengartikan daya tahan SDA lokal, kemampuan fiskal pemerintah, serta pertumbuhan agregat konsumsi masyarakat.

Lagu Fals dalam memandang SDA bernama BBM, mestinya telah basi sebagaimana era bonanza minyak Indonesia selesai, dan kesempatan menjadikan minyak bumi sebagai alat pembangunan habis ditelan klik orde baru. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang dengan demikian bertumbuhnya kebutuhan BBM fossil, tidaklah masuk di akal membuat harga sebagai BBM penentu kesejahteraan. Saat ini Indonesia hanya mampu menyuling hampir setengah kapasitas nasional, dan mengimpor lebih setengah lainnya dari luar negeri.

BBM adalah bagian dari energi yang manfaatnya menggerakkan mesin mesin produksi, dari mesin produksi diupayakan pertumbuhan ekonomi secara maksimal, namun tumbuh tinggi bukan berarti merata. Ekonomi sentralistik sepanjang Orde Lama dan Orde Baru, menjadikan pulau Jawa sebagai penerima manfaat terbesar, dan pembuang emisi produksi terbesar dari BBM. Di luar Jawa, BBM bagaikan air biasa dengan campuran emas, begitu mahal, begitu sulit di dapatkan. Ironisnya lifting minyat terbesar berasal dari wilayah di luar pulau Jawa. Sehingga kesan, daerah memanjakan pusat tidak terhindari.

Rakyat Tak Terupgrade
Selama ini rakyat di pulau Jawa dimudahkan dengan banjir komoditas murah, termasuk BBM bersubsidi. Tanpa ada satu pihak pun yang berani bicara di depan umum, di sebanyak mungkin orang yang berada di Jawa bahwa previles mereka lambat laun akan berakhir. SDA pertambangan komoditas yang tidak bisa diperbaharui. Namun, mengapa selalu terpupuk sikap Koppig, seolah hasil tambang dan kenikmatan subsidi itu adalah abadi. Masalah besarnya dalam sudut pandang rakyat pulau Jawa adalah sikap mentalitas korupsi pemerintahan, yang membuat mereka tidak bisa menikmati subsidi lebih panjang.

Apakah orang di Jawa mau bersolidaritas BBM di Jawa harganya sama dengan harga BBM di Papua? Karena jika taruhlah korupsi dihapuskan, maka distribusi minyak akan lancar ke pelbagai pulau lainnya, pulau besar lain mulai tumbuh, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua berlomba membangun, ada jalan raya, jalan kereta, pelabuhan, di buat. Lalu jalan raya untuk apa? Tentu saja untuk kendaran pelbagai jenisnya, dan semua itu, pertumbuhan baru di pelbagai pulau membutuhkan pasokan minyak. Dalam teori ekonomi sederhana, kebutuhan suatu produk tinggi, maka begitu pula harganya, karena barang akan langka di pasaran, dan itu mengerek harga.

Lalu muncullah pemerintahan Jokowi dengan solusi. Pembangunan luar daerah yang sedang berjalan tidak boleh dihentikan hanya karena BBM harus berpusat di Jawa, dan dibuang-buang dalam macet jalanan hingga puluhan jam. Namun, Jawa pun tidak akan ditinggalkan. Bagaimanapun Jawa adalah pusat ekonomi bangsa saat ini, dan Sudirman Said cs, membawa resolusi, yakni mencari dan menggali sumber alternatif energi baru untuk semua pulau termasuk Jawa, demi mempertahankan  harga energi agar tidak mencekik.

Namun, dari mana anggaran pencarian itu berasal? RAPBN-P 2016 sudah diketuk. Sudah terkunci, di mana anggaran kementerian saja diperkirakan tidak akan cukup menutupi biaya pencarian sumber energi baru, yang pastinya akan melibatkan riset teknologi tinggi, dan lobi lobi internasional pada lembagai riset energi terbarukan yang prestisius.

Diputarlah otak orang orang ESDM, dan mengingat harga minyak dunia tengah turun yang artinya berkah tersendiri, maka mereka muncul dengan ide, membebankan biaya ketahanan energi dengan cara meminjam biaya penurunan harga BBM beradarkan harga pasar. Ide bagus, karena pada dasarnya BBM merupakan komoditas jual beli, sehingga efek dari pengutipan biaya ini hanya berpengaruh kecil kepada para pengguna BBM, terutama puluhan juta di antara mereka yang ada di Jawa.

Berapa besarannya? Cukup 200-300 rupiah pertransaksi/literan pembelian BBM. Para pengguna BBM, mereka yang memanfaatkan energi tersebut, entah untuk produksi atau senang-senang belaka, diharap untuk solidaritas demi ketahanan energi yang akhirnya mereka nikmati sendiri. Solidaritas seharga seperlima sebatang rokok eceran paling murah. Apakah fakta itu cukup menghibur orang Jawa? Belum tentu..

Karena sekali lagi kami pastikan, mentalitas subsidi telah lama mencengkeram tulang-tulang penikmatnya. Yang dihadapi pemerintahan Jokowi, adalah Koppignya rakyat untuk menolak terlibat  dalam solidaritas pada masa depan, dan lebih suka menyalahkan, menuding, memencak apa yang dipandang mereka sebagai bagian dari idealisme.

"PEMERINTAH TELAH MERAMPOK RAKYAT DENGAN KUTIPAN INI!!!" ucap mereka. Padahal sejatinya, bila pemerintah tidak perlu menurunkan harga BBM, dan membiarkan konsensi penurunan itu dihibahkan ke proses ketahanan energi, ucapan itu tidak akan keluar. Transparansi pemerintahan Jokowi, dalam hal ini bisa berbuah blunder politik. Walau korup dan menutupi prosesnya juga merupakan tindakan kriminalitas yang tidak bisa dibenarkan. 

Tapi jika boleh bertanya, kepada mereka yang menggagahi gagasan solidaritas ini demi terlihat sebagai pahlawan nasional 200 perak. Lebih baik gratiskan BBM pada seluruh rakyat Indonesia sampai semua cadangannya habis setahun, bagaimana?

Maka dari itu, penulis selalu teringat ucapan tokoh Apin di Film Mengejar Matahari beberapa tahun yang lalu. Bahwa para penikmat subsidi energi tidak terbarukan, "gak akan pernah tau apa yang dia punya sebelum semuanya ilang." Basi lo.****Ferren