Musuh Besar Jokowi bag 3 : Pecahnya Golkar dan Masukknya Kepentingan Asing

Musuh Besar Jokowi bag 3 : Pecahnya Golkar dan Masukknya Kepentingan Asing

"Menempatkan orang kalah, jauh lebih sulit dibanding memberi jabatan pada pihak yang menang." -- Maurice Talleyrand-- A Thousand Flashes of French Wit

Seketika penulis jadi teringat kisah Jepang pada era pra restorasi Meiji di abad 19. Admiral Matthew C. Perry dari Angkatan Laut AS, memaksa Jepang untuk membuka diri dari segala isolasi internasional mereka. Alasan Jepang untuk melakukan isolasi internasional sebenarnya cukup jelas, mereka belum siap lahir batin menerima imbas kolonialisme barat di Asia. Mentalitas Jepang, setelah kalah perang dengan Korea di era Tokugawa adalah pencarian ulang jati diri di dunia Internasional yang tidak semata perang dan perang.

Tapi Barat tidak memberikan waktu bagi Jepang, alih alih membonceng, membiayai, mempersenjatai beberapa gerakan anti keshogunan, memprovokasi mereka untuk menumbangkan kekuasaan Shogun untuk selamanya. Revolusi Bakumatsu, revolusi dari rakyat demi demokrasi, dan penghapusan feodalisme, revolusi para pemuda demi masa depan Jepang yang lebih baik. Terdengar familiar bagi Anda?

Mengapa Barat memaksa Jepang untuk terbuka? Satu hal mereka butuh hub (pangkalan), butuh sekutu yang mampu menjadi penerus kepentingan mereka di Asia Pasifik. Hadiah terbesar dari terbukanya Jepang, adalah keseluruhan Asia Pasifik. Rangkaian pulau yang terbentang dari Siberia, Manchuria, Korea,  Jepang, Okinawa, Taiwan, Filipina, lantas topping kue nya Indonesia, adalah rangkaian emas kemakmuran ekonomi bagi mereka.

Dan mereka tidak bisa masuk ke dalam rangkaian emas itu, jika penguasa setiap wilayah solid. Jepang, sejak era Tokugawa yang mempersatukan mereka, sangat solid. Semenjak berakhirnya perang tujuh tahun dengan Korea (1592–1598), mereka melewati 250 tahun dengan kedamaian tanpa catatan perang baik perang sipil maupun invansi, di mana pada sisi lain dunia penuh perang penguasaan, kolonialisme, perbudakan, dan wabah yang membunuh ratusan juta orang.

250 tahun yang berakhir saat, solidaritas antar kekuasaann melemah dan bisa dibeli, diiming-imingi kekuasaan. Dalam hal ini pihak Samurai dari Chosu dan dan Samurai dari Satsuma. Keduanya berontak pada Keshogunan Tokyo (Edo di era itu) untuk membentuk masa depan baru di bawah Kaisar Meiji. Dari titik inilah Barat  memainkan peranannya, demi kepentingan mereka sendiri. Tentunya mereka tidak akan memilih bergabung dengan penguasa, karena rumus terbaik dari perang proxy adalah mendukung para separatis, dan politisi marginal yang tidak puas dengan negaranya.

Oh tentu saja, gerakan kecil itu mudah dipatahkan. Tapi bagaimana dengan gerakan kecil dengan dana tanpa batas patungan dari belasan negara asing? Pada titik itulah Jepang memasuki kembali era berdarah mereka. Perang saudara puluhan tahun, dan rusaknya satu generasi yang berbudaya luhur serta pasifis (cinta damai), lalu memunculkan generasi haus darah militeris yang hanya kenal kekuasaan dan menguasai.

Perang Restorasi Meiji di menangkan oleh Barat. Jepang memang semakin maju dan terbuka, modern dan bersemangat mengejar segala ketertinggalan dengan Eropa. Tapi kemajuan yang butuh biaya fiskal besar, dengan tidak berhitung kapasitas yang bisa dihasilkan wilayah sendiri. Dan lantas mereka terjangkit penyakit Barat untuk membiayai fiskalnya. Hutang luar negeri, atau ekpansi negara lain demi Sumber Daya Alam (SDA). Indonesia pernah jadi korban mereka, saat mereka membuka front Asia-pasifik pada Perang Dunia Kedua (1938-1945), demi minyak di Tarakan Kalimantan.

Selepas Perang Dunia, Jepang kembali tegak berdiri namun dengan pakaian yang sama, compang-camping fiskal yang membuat mereka menjadi salah satu negara penghutang terbesar di dunia.

Indonesia Di Gerbang Restorasi?
Indonesia bisa senasib dengan Jepang. Jika kepentingan asing ingin bermain dan sedikit melakukan bidding politik inilah saatnya. Ini adalah momentum besar bagi bangsa ini kemasukan angin luar, sebagaimana Partai Politik tiga besar di Indonesia, Golongan Karya (Golkar) mengalami stagnansi dan hiatus (terancam dibekukan).

Jika benar Golkar beku, maka perlu diketahui Golkar bukan barang sekilas lewat. Golkar adalah partai politik prestisius yang makan asam garam pahit manis politik di Indonesia. Ada rasa suka sebagaimana banyak juga rasa benci pada partai ini. Golkar pun memiliki simpatisan kelas berat, simpatisan dengan sumber daya tidak kecil, dan pemikir pemikir politik ulung, membekukannya sama dengan memancing kemarahan mereka.

Jika simpatisan Golkar marah bagai anak perempuan pingit, mengunci diri dalam kamar itu masih mending. Namun jika kemarahannya bagai kemarahan Menteri Luar Negeri Perancis di era Napoleon (1804 - 1814), Maurice Talleyrand yang membuka kontak dengan pihak asing lantaran kena "pembekuan", runyam sudah satu regional.

Penulis tidak hendak pula menyatakan mentalitas Golkar adalah mentalitas pengkhianatan pada NKRI, sebagaimana kemungkinan pengkhianatan pun boleh jadi terbuka pada setiap partai yang establish di Indonesia. Terlebih kita bicara Golkar dan reputasi besarnya. Namun, mereka yang marah apakah bisa membedakan antara benar dan salah?

Untuk itulah, siapapun yang menggoyang Golkar di balik tirai, ini saatnya bagi mereka untuk cukup sampai di situ.  Pakai kepala dingin, untuk semua pihak, termasuk rakyat, bahwa permainan saling mengkasari dalam tindakan politik yang sangat kasar ini tidak membantu Golkar dan diri mereka sendiri secara individual. Indonesia masih berumur panjang, kesuksesan dan kekuasaan masih bisa diperjuangkan di lain hari. 

Dan tentu saja, sudah semestinya ini saatnya Presiden Joko "Jokowi" Widodo masuk ke gelanggang, dan mulai undang para duelist yang berdiri dengan senjata terisi di masing masing pojokan untuk main poker ulang, alih alih saling bunuh di lapangan terbuka sambil membawa massa, dan membuka peluang masuknya pemain "lain" yang bersembunnyi dengan baju Golkar, dan mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk memenangkan kembali pihak asing.

Peran Jokowi bukan intervensi, namun mewakili rakyat untuk melempar seember air kepada wajah wajah tegang yang saling berseteru di Partai Beringin tersebut, untuk turunkan tensi.  Permainan poker politik masih harus tetap di buka, segala kemungkinan main adil secara politik harus tetap di gelar, siapapun bandar yang memulai kocok dadu nya, entah mereka yang di Parlemen, di Pemerintahan, atau melalui Partai sendiri.

Penulis mengerti bahwa sindrom tolak kekalahan walau menggadai 1000 harga diri sedang mewabah di Indonesia. Sejatinya ini merupakan tugas besar Kementerian Pendidikan, namun kita tidak bisa membebankan tanggungjawab budaya kepada pemerintahan. Walau penulis sempat terbayang akan ada Kementerian Mitigasi untuk Bencana Kekalahan Politik. Kementerian yang mengurusi para pecundang jabatan agar tidak merasa dipecundangi, kementerian yang berisi para psikiatris politik yang memberikan sedatif pada post power syndrome, danberisi pakar yang bisa menenangkan para orang tua untuk segera pensiun dari politik!!

Sebelum orang orang kalah, dan para orang tua itu dibawa ke lorong-lorong gelap, ke "rumah aman" oleh para agen-agen Internasional, lalu dicuci otaknya menjadi pembawa kepentingan negara asing yang tidak senang Indonesia mulai mendominasi satu dua titik ekonomi global, misalkan perikanan, energi terbarukan, dan pertambangan.****Ferren