Munas: PBNU Dukung Legalisasi Aborsi dengan Syarat

Munas: PBNU Dukung Legalisasi Aborsi dengan Syarat

Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdhatul Ulama (NU) menetapkan untuk mendukung Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang legalisasi aborsi. Tentunya dengan syarat-syarat ketat sebagaimana dibahas di Komisi Bahtsul Masail Munas dan Konbes NU 2014.

 

"Pada dasarnya hukum melakukan aborsi adalah haram, apapun alasannya. Kecuali untuk menghindari kematian," terang Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam siaran pers sebagaimana dikutip detik.com pada Minggu (2/11/2014).

 

Akan halnya kehamilan yang terjadi disebabkan perkosaan sebagaimana diatur dalam PP  61/2014, yang menurut Kiai Said itu haram dilakukan kecuali dengan syarat yang amat ketat.

 

"Untuk aborsi pada kasus perkosaan, itu juga haram. Namun ada beberapa ulama yang memperbolehkan sebelum usia janin berusia 40 hari terhitung sejak pembuahan," ujar Kiai Said seraya menjelaskan ilmu kedokteran dalam mengetahui usia kehamilan dihitung sejak haid terakhir

 

Sementara yang dimaksud menghidari kematian menurut Kiai Said ialah kondisi darurat medis yang bisa mengancam jiwa ibu dan/ atau janinnya.

 

"Untuk mengetahui seberapa tingkat bahayanya, itu harus atas pertimbangan dokter ahli. Tidak boleh sembarangan, harus dokter ahli yang merekomendasikan," tambah Kiai Said.

 

PBNU sadar fatwa legalisasi aborsi ini bisa disalahgunakan, khususnya terkait rekomendasi dokter ahli. Karenanya PBNU menginngatkan kepada semua dokter agar tunduk dan patuh terhadap kode etik profesi dan sumpah jabatan.

 

"Sekali lagi ditegaskan, aborsi tidak diperbolehkan kecuali terhadap yang sudah memenuhi syarat kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan berdasarkan ketentuan-ketentuan," pungkas Kiai Said.