Menyoal Keterbukaan Fiskal dan Komunikasi Fiskal

Menyoal Keterbukaan Fiskal dan Komunikasi Fiskal

Orang akan selalu lebih siap untuk mencari tahu rahasia rahasia orang lain, dibandingkan menemukan kelemahan diri sendiri, inilah yang membuat orang begitu telanjang apa adanya, karena apa yang mereka tutupi selalu bisa ditemukan oleh orang lain. Dan ini bisa dipadankan dalam suatu birokrasi, di mana suatu birokrasi tidak akan bisa menyimpan rahasia mereka sendiri tanpa ada suatu saat yang menyingkapnya. Bahkan George Orwell menyebut dengan sinis mereka yang berupaya menyimpan suatu rahasia rapat rapat.

 

“Mau menyembunyikan rahasia, pertama tama sembunyikan dari pengetahuanmu sendiri.”

― George Orwell, 1984

 

Ketika rahasia mu bisa membuatmu sedemikian malu dan membahayakan, maka hal yang paling mudah adalah dengan membuatnya menjadi tidak rahasia. Menjadi berkurang mitos mitos kerahasiaannya, dengan jalan keterbukaan atau transparansi. Dengan transparansi, orang bisa melihat kelemahan kita, dan apabila kaitannya adalah kepentingan publik, orang bisa membantu dan memberikan solusi pada permasalahan suatu birokrasi yang begitu transparan.

 

Dengan birokrasi yang transparan, diharapkan muncul fokus group, penelitian, dan perbandingan dari para stock holder yang melakukan kajian publik, pada data data yang dibuka oleh suatu birokrasi. Hal ini akan menyebabkan lingkungan birokrasi kian kuat, alih alih melemah, karena bisa sama sama memberikan kritik dan ide demi kelangsungan birokrasi itu sendiri.

 

Dalam hal ini, bagaimana dengan birokrasi pada fiskal kita? Saya meyakini, setelah lepas dari cengkeraman budaya tertutup penuh penghalusan makna, dan feodalis a’la Orde Baru dan Orde Lama, bangsa ini tengah mencari jalan menuju keterbukaan. Dan keterbukaan fiskal dalam hal ini salah satu yang hendak di perjuangkan untuk terus menerus dilakukan dalam berbagai level nya.

 

Dan sejauh ini, ketika KPK mengetuki pintu Kementerian Keuangan dengan sopan, untuk di hari lain membongkarnya pakai linggis, dan ketika PPATK meminta resume data diri para birokrat dengan baik baik, untuk kemudian menyebarluaskannya transaksi keuangannya tanpa perlu izin yang bersangkutan, YA! saya meyakini bahwa budaya keterbukaan itu tengah hadir pada diri kita, walau itu dilakukan melalui jalan “nyentrik”, semisal ketahuan korupsi.

 

Namun bagaimana dengan keterbukaan langsung dari para birokrasi bidang fiskal tanpa menunggu peran elemen birokrasi lainnya? Kita memiliki “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik” dan lengkap kiranya bahwa badan publik harus menyiarkan seluas luasnya, apa yang menjadi hak publik, melalu saluran yang resmi ataupun pers dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

 

Lepas dari Ketertutupan Bukan Prestasi?

Apabila Anda menganggap bisa lepas dari ketertutupan menuju keterbukaan itu bukan prestasi, hanya karena prestasi itu apabila kita meraih sesuatu dalam peningkatan nilainya secara kesinambungan. Dan lepas dari ketertutupan dengan kata lain kita baru saja berlepas diri dari segala penghalang yang ada yang dinamakan ketertutupan, yang membuat langkah terhenti bahkan mundur. Maka ketahuilan bahwa keterbukaan juga bisa memberikan prestasi signifikan. Karena yang terpenting dalam permasalahan fiskal saat ini, bukan apa saja yang Anda tutupi pada publik, tapi apa saja yang Anda simpan kepada pihak pihak berkepentingan.

 

Julien Allard dkk (2012) misalnya, telah mencari tahu keterkaitan ketertutupan komunikasi antara pihak moneter dengan pihak kebijakan fiskal, dan pengaruhnya pada penyelesaian krisis 2008 yang melibatkan lima bank besar, Bank Swedia, Bank Jepang, Bank Eropa, Bank Inggris, dan Federal Reserve. Hasilnya menarik, karena berdasarkan rumus rata rata pembicaraan fiskal dari pihak moneter yang dihitung permenit, dihasilkan perbedaan signifikan suatu perbankan terhadap penyelesaian krisis. Dalam hal ini situasi komunikasi Amerika Serikat yang sangat liberal, membuka jalan penyelesaian krisis lebih cepat.

 

Masalah keterbukaan fiskal juga telah lama menjadi perhatian IMF, dan itu dilakukan mengikuti membludaknya “pasien” mereka paska krisis Asia 1997. IMF membuat manual tentang keterbukaan fiskal pada 2005, dan lantas diperbaiki pada 2007. Dan sampai saat ini terus menerus berkampanye tentang pentingnya keterbukaan fiskal.

Kode Transparansi dan Evaluasi Fiskal merupakan elemen kunci dari upaya IMF untuk memperkuat pengawasan fiskal, kebijakan, dan akuntabilitas pada negara-negara anggotanya. Semuanya agar segala pihak memastikan negara negara anggota melakukan tugasnya dengan lancar, tanpa ada inisatif politik tersembunyi. Kode transparansi IMF ini terdiri dari seperangkat prinsip yang dibangun sekitar empat pilar yang dengan senang hati saya ringkas :

 

(i)  Pelaporan fiskal : Pelaporan Fiskal, yang harus menawarkan informasi yang relevan, komprehensif, tepat waktu, dan dapat diandalkan di posisi keuangan pemerintah dan kinerja.

(ii)  Peramalan fiskal dan penganggaran; Peramalan Fiskal dan Penganggaran, yang harus memberikan pernyataan yang jelas tentang tujuan anggaran pemerintah dan niat kebijakan, bersama-sama dengan proyeksi yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel dari evolusi keuangan publik.

(iii)  Analisis dan manajemen risiko fiskal; Fiskal Analisis dan Manajemen Risiko, yang harus memastikan risiko terhadap keuangan publik diungkapkan, dianalisis dan dikelola, dan fiskal di sektor publik pengambilan keputusan dikoordinasikan secara efektif.

(iv)  Pengelolaan pendapatan sumber daya. Manajemen Pendapatan Sumber Daya, yang harus menyediakan kerangka kerja yang transparan untuk kepemilikan, kontrak, perpajakan, dan pemanfaatan sumber daya alam suatu pemerintahan.

 

IMF meyakini manfaat besar yang bisa diambil dari penerapan setiap model model keterbukaan fiskal. Dan segala sesuatunya akan dikaitkan dengan bagaimana suatu birokrasi bisa dengan cepat mengambil keputusan, dan menerapkan hasil prediksi yang lebih akurat pada suatu kebijakan. Di mana pihak moneter pun bisa berkepentingan kepada pelaku kebijakan fiskal, sebagaimana dalam laporan Allard (2012) dkk :

 

Pertama, kebijakan fiskal merupakan salah satu elemen kunci berkontribusi terhadap pembentukan keputusan kebijakan moneter, yang kemudian dengan sendirinya akan membutuhkan penjelasan kepada masyarakat umum;

 

Kedua, bank sentral berkewajiban menyampaikan pandangan mereka tentang arah ke depan yang diinginkan dari kebijakan fiskal, biasanya dalam upaya untuk menyampaikan kepada otoritas yang bertanggung jawab melalui penilaian tentang apa yang diperlukan untuk menjamin keberlanjutan keuangan publik dalam jangka panjang.

 

Dan mengapa Bank Sentral mesti memperbaiki pola komunikasi nya pada otoritas kebijakan fiskal, tambah Allard tujuannya adalah :

 

Pertama dan terpenting, komunikasi memberikan kontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi kebijakan moneter; kejelasan tentang mandat dan sarana menerapakan kecepatan kerja, membantu bank sentral mendorong kredibilitas mereka dan membuat jangkar ekspektasi inflasi yang lebih baik. Pada saat yang sama, komunikasi yang transparan meningkatkan pemahaman bank sentral pada pelaku pasar melalui "fungsi reaksi", membuat keputusan kebijakan moneter lebih mudah diprediksi.

 

Kedua, komunikasi yang lebih baik mendorong penerimaan publik dari pusat bank pada strategi kebijakan moneter, memberikan kontribusi bagi akuntabilitas bank sentral yang independen dalam demokrasi modern.

 

Bagaimana dengan model komunikasi di Indonesia? Dalam lingkup heuristik ini, saya berharap ada lembaga kajian yang bisa melakukan kajian tentang komunikasi antara Gubernur BI dengan otoritas Fiskal kita dalam hal ini Menteri Keuangan. Walau tampaknya keduanya begitu kompak melalui “komunikasi” kebijakan, tentu saja evaluasinya bisa kita saksikan dari yang tampak. Pencapaian pencapaian fiskal kita 2014 ini, adakah memberikan bebanan lebih pada otoritas moneter atau sebaliknya?****

 

 Erwin Eka Kurniawan, SE, MSi - Ketua Umum Asosiasi Fiskal Indonesia