Menteri Luhut Ungkap Pengemplang Pajak Akan Dikejar-kejar KPK, Polisi dan Jaksa

Menteri Luhut Ungkap Pengemplang Pajak Akan Dikejar-kejar KPK, Polisi dan Jaksa

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Luhut Binsar Panjaitan membahas kerja sama peningkatan penerimaan negara dari sekor pajak dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Luhut menegaskan nantinya kerja sama ini dapat mengejar para pengemplang pajak yang ogah memenuhi kewajibannya.

 

"Kalau tidak (bayar pajak), kamu nanti bisa dikejar oleh KPK atau dikejar oleh polisi atau kejaksaan," ujar Luhut di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/1).

 

Dalam pertemuan tersebut, Luhut mengungkapkan kapasitasnya sebagai Ketua Satgas tindak pidana pencucian uang (TPPU) ingin mendorong pimpinan baru KPK yang dikomandoi Agus Rahardjo untuk meningkatkan pengusutan kasus TPPU.

 

"Sekarang keinginannya kami dari TPPU itu supaya jumlah pembayar pajak lebih banyak, sekarang ini kan hanya kurang dari 1 juta, kita coba supaya lebih banyak, sehingga dengan demikian revenue negara dari pajak bisa meningkat. Semua kita dorong, kalau tidak kamu nanti bisa dikejar oleh KPK atau dikejar oleh polisi atau kejaksaan," jelasnya. 

 

Luhut juga meminta KPK dan penegak hukum lainnya agar tidak memberikan tax amnesty atau pengampunan pajak kepada para koruptor, teroris, serta pelaku kejahatan narkoba.

 

"Jadi tax amnesty tidak berlaku pada koruptor, teroris, kemudian (pelakuu kejahatan) narkoba, tiga itu tidak," tegas Luhut.

 

"Harapannya KPK banyak mengusut pencucian uang karena angkanya besar, daripada hanya mengusut Rp200 juta, Rp500 juta, pencucian uang angkanya bisa triliunan. Kami coba supaya lebih banyak sehingga dengan demikian revenue negara dari pajak bisa meningkat," ungkapnya. 

 

Luhut menyebut dirinya memiliki data sejumlah kasus tindak pidana pencucian uang. Namun, ia belum bisa membukanya ke publik dan akan menindaklanjutinya. Ia berharap, aparat penegak hukum dapat mengusut lebih banyak kasus pencucian uang nantinya. *** kny (kompas, ccn, okezone)