MenPAN-RB: Moratorium CPNS 5 Tahun untuk Reformasi Birokrasi

MenPAN-RB: Moratorium CPNS 5 Tahun untuk Reformasi Birokrasi

Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan yang cukup mengejutkan, yaitu moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini juga pernah dilakukan oleh pemerintahan SBY-Boediono selama 2 tahun, namun durasi moratorium di pemerintahan Jokowi akan lebih panjang, yakni lima tahun.

 

Maka, lima tahun ke depan, tidak akan ada rekrutmen CPNS untuk seluruh instansi, pusat dan daerah.

 

"Atas petunjuk Presiden Jokowi yang disampaikan lewat Pak Wapres, akan diberlakukan moratorium. Mulai moratorium PNS, kehutanan, pertambangan, dan semua kementerian," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi Selasa (28/10).

 

Pemberlakuan moratorium, ditambahkan Yuddy, adalah untuk memberikan kesempatan pada seluruh instansi agar melakukan audit organisasi. Ini bisa membantu mengetahui angka ideal PNS di Indonesia.

 

Politikus dari Partai Hanura ini dengan tegas mengatakan, semua kementerian akan dimoratorium.

 

"Semua kementerian harus moratorium CPNS. Dalam masa moratorium lima tahun ini silakan melakukan audit organisasi," tambahnya.

 

Audit dilakukan menurutnya juga dalam rangka menghitung rasio yang tepat jumlah PNS dalam sistem birokrasi nasional. "Masih dikaji, berapa sebenarnya rasio yang tepat jumlah birokrat pegawai negeri kita dibandingkan dengan jumlah penduduk. Moratorium itu berfikir secara jernih agar segala keputusan yang dilakukan dalam proses reformasi birokrasi efisien dan produktif," ujarnya.

 

Data KemenPAN-RB, jumlah PNS di seluruh Indonesia untuk tahun 2013 mencapai 4,3 juta orang. Jumlah tersebut berkurang banyak karena adanya moratorium 2010-2011. Di samping kuota penerimaan CPNS 2012-2014 yang terus berkurang. ***intan (Sumber: JPNN & Tribunnews)