Menatap Fiskal Kita pada 2015, Tantangan dan Harapan

Menatap Fiskal Kita pada 2015, Tantangan dan Harapan

Orang orang di luar sana bicara tentang bagaimana Presiden Joko "Jokowi" akan menggebrak secara ekonomi, satu hal yang pernah dia lakukan selama menjabat di Jakarta. Yakni pendapatan yang meninggi karena upaya peningkatan pada sektor pajak daerah.

E-goverment yang diterapkannya jauh lebih berhasil dibanding para pendahulunya dalam menggembungkan pundi pundi DKI Jakarta dalam skup otonomi daerah.

Jokowi pun menghantam habis para broker dan mafia di lingkukan Pemprov, menjinakkan para kepala bagian untuk tidak bermain main dengan anggaran "tanpa batas" dengan mempublikasikan hasil rapat Pemprov ke jejaring sosial youtube dalam rangka akses publik juga ancaman halus pada bawahannya bahwa keterbukaan informasi akan membawa kesulitan besar pada mereka yang korup.

Orang orang ingin melihat versi DKI tersebut dibawakan secara nasional oleh karena itulah mereka memenangkan Jokowi dalam Pilpres yang ketat melawan pesaing Jenderal ternama Prabowo Subianto.

Dus mereka berharap secara langsung "sengatan" Jokowi, terutama dalam masalah ekonomi pada tahun 2015 dibandingkan tahun lalu.

Kenyataannya Indonesia adalah level baru bagi Jokowi, segalanya yang lebih menantang dan jauh lebih hebat kesulitannya dari DKI Jakarta. Jokowi mesti mempelajari tantangan baru, semisal mengapa The Fed mampu merontokkan nilai rupiah.

Bagaimana impor migas Indonesia berada dalam cengkeraman mafia, bagaimana menjinakkan kekuasaan politik yang menguasai Parlemen dan mampu mengubah mood dan kondisi pasar serta pandangan mereka pada Indonesia.

Jokowi mempelajari masalah terlalu singkat dalam termin Rumah Transisi, barangkali segala sirkumtansi berada di meja belajarnya dalam bentuk rangkuman, dan bukan masalah yang harus di "Jokowi"kan, sebaliknya Jokowi yang diserap oleh masalah yang ada.

Pertumbuhan Indonesia melambat, biaya investasi meningkat, inflasi, kekosongan kas negara, dan kepercayaan investor langsung mengetuk kali pertama.  Tahun 2015 pada akhirnya diprediksi bukan menjadi tahun bulan madu Jokowi.

Volatilitas arus modal, kelesuan permintaan ekspor dari China adalah gambaram suramnya pertumbuhan ekonomi Indonesia apda 2015. Memang Jokowi kali ini tengah "diselamatkan" harga minyak dunia yang lebih rendah. Setidaknya hingga beberapa tahun mendatang.

Sejauh ini kita saya tidak menyangsikan kemampuan tim yang ada di belakang Jokowi, mereka yang mengurusi wilayah ekonomi. Terutama Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, yang adalah pilihan tepat. Bukan terbaik, bukan terburuk, tapi yang paling tepat karena terbiasa dengan masalah dan solusi, sejauh bagaimana idelogi Keynesian yang membantu Indonesia melewati masa terbaik pertumbuhan ekonomi 2014 hingga sekarang.

Akan halnya pada akhirnya saya mesti memberikan garis bawah, bahwa sekedar kekuatan dan kecerdikan ekonom tidak akan bisa membuat 2015 menjadi tahun yang setidaknya kita berpijak tegak dan tidak terjatuh. Beberapa hal ini akan menentukkan bagaimana situasi fiskal kita tidak dikeringkan hingga pada akhirnya solusi defisit kembali menjadi pilihan.

Pertama keberanian presiden Jokowi untuk semakin tidak populer di mata para rakyat. Jokowi mesti bertahan dengan solusi anti hutang luar negeri, dan terus melakukan penghematan, pencabutan subsidi, dan segala kemudahan kepada beberapa kelas sosial, termasuk hal yang tepat morotarium penerimaan PNS.

Kedua reformasi kebijakan walau parlemen dan lawan politik memusuhinya, karena artinya itu berubahnya struktur dan portofolio yang selama ini menjadi ajang bagi bagi jabatan sebagai hasil dari bancakan politis.

Pemerintah ambil contoh dengan aksinya membentuk tim reformasi tata kelola migas dibawah pimpinan Faisal Basri, bisa memberikan dua manfaat sekaligus, ekonomi dan politik. Secara ekonomi, Jokowi bisa mengatasi arus bocor anggaran dari sektor pendapatan negara non pajak, yang selama ini menyudutkan negara untuk mengambil solusi defisit. Secara politis tindakan pembentukkan segala tim kerja berembel embel perbaikan adalah "pop eye screen" yang disukai dan menjadi sedatif sosial untuk masyarakat.

memusatkan pembuatan kebijakan dan membuatnya lebih akan membantu menghindari kelompok kepentingan penangkapan kebijakan yang telah ditandai beberapa tahun terakhir berbasis bukti. Namun masih ada kepentingan kuat menentang perdagangan dan investasi reformasi yang penting bagi munculnya ekonomi lebih kompetitif Indonesia.

Ketiga solusi fiskal. Dalam hal in solusi fiskal di saat masa awal awal pemerintahan memang ibarat mobil balap yang menekan pedal gas sesering mungkin dalam kompetisi. Bagaimana tidak, pada saat negara membutuhkan sekian banyak anggaran pembangunan dalam kondisi tancap gas, demi janji politik, loh malah mesti memberikan banyak insentif pajak? Akan tetapi, melihat situasi dunia, minyak dunia, energi lokal, kebutuhan investasi, dan situasi rupiah, maka pelonggaran pajak demi merangsang industri dan investasi akan sangat bermanfaat.

Maka benarlah apa yang mesti difokuskan dalam urusan fiskal ini, adalah solusi ekstentifikasi (mengejar lebih banyak wajib pajak, dan mereka yang mangkir), dan bukan intentifikasi dengan memajaki industri yang telah establish, atau mereka yang tengah mengembangkan sayap bisnisnya dengan pajak yang besar. Apa yang digambarkan politisi kanan sebagai liberalisme investasi, dan secara vulgar Indonesia digambarkan oleh salah seorang politisi tersebut bagai wanita sundal, ya dan itulah yang mesti Jokowi lakukan.

Menghidupkan kembali kepercayaan investor sama saja dengan membuat mantan pacar jatuh cinta kembali, dan dalam kondisi Indonesia yang masih gagah, hal itu bisa saja mudah diimplementasikan pemerintah, namun tidak dalam kondisi ego proteksionisme dan nasionalisme yang secara mental masih terkukung di era masa perjuangan melawan penjajahan asing 1945. Dan ini membuat saya mengajukan kondisi keempat.

Empat kemampuan pemerintah sebagai humas kebijakan terbaik untuk rakyatnya. Jokowi mesti mengarahkan pembayangan "modal kampanye" dalam jargon Trisakti yang ultranasionalis dan super proteksionisme dalam bentuk yang paling lembut dan ramah investasi. Jokowi mesti memberikan kesan kesan afirmasi kepada para relawan pro jokowi bahwa "asing" dan "aseng" itu sahabat dalam mencari energi keuntungan bersama sama.

Dan pada akhirnya pembayangan berdikari namun menyepi diri a'la Soekarno dalam konsep Trisakti lawas itu sangat tidak sejalan dengan komunalisme dan globalisasi yang sudah menyentuh hingga ke syaraf neural kesadaran kita di era internet ini.

Trisakti mesti dikonsepsikan ulang, menjadikan masyarakat yang hendak di revolusi mentalnya, adalah mereka yang setidaknya tengah menerima segala kondisi krisis, dan kritis dengan tidak meratap dan memaki bangsa bangsa atau hal hal di luar mereka sebagai kambing hitamnya. Era terjajah yang melahirkan mental post kolonialis yang lemah kemauan, introvert, dan terlalu hormat pada yang serba asing mesti dihentikan.

Orang asing bukan mitos, dan mereka pun bisa berkerja dan diperkerjakan sebagai karyawan biasa, menjadi bos kita, menjadi "kacung" kita, menjadi kawan seiring kita, berada di tengah tengah pribumi dan pribumi merasa normal merasa tidak perlu ada kesan istimewa terlebih ketakutan yang selama ini menjadi "pembeda" segala resep pembangunan mental bangsa ini. Tidak pernah merasa sebagai warga dunia, dan oleh karenanya tidak merasa punya kepentingan dengan agenda global.

Dari empat faktor penentu yang penulis harapkan bisa membuat kita mengurangi ringisan pada 2015 nanti, tentunya sebagaiman prediksi dan pandangan, akan berubah sejalan dengan situasi riil yang kelak muncul dari luar radar dan pemetaan. Seperti bagaimana jika pembangunan infrastruktur yang mulai di bangun pada 2015 memberikan efek panasea cepat pada segala nyeri inflasi, dan tekanan rupiah pada pertumbuhan kita?

Bilamana itu terjadi, masa bulan madu Jokowi dengan rakyat Indonesia tidak akan perlu menunggu hingga 2018 sebagaimana yang diprediksikan oleh kebanyakan ekonom. Dan kita berharap kesuksesan pembangunan infrastruktur yang bisa segera pakai, menjadi "game changer" menjadi faktor penentu dan nikmat dari jalan yang tidak kita duga duga sebagaimana kisah jatuhnya harga minyak mentah, semoga saja.****

Erwin Eka Kurniawan, SE, MSi - Ketua Umum Asosiasi Fiskal Indonesia