Membaca Pikiran Pemerintah, Memahami Pikiran Rakyat, Dilema Pembangunan VS Demokrasi

Membaca Pikiran Pemerintah, Memahami Pikiran Rakyat, Dilema Pembangunan VS Demokrasi

Presiden Jokowi pada hari Sabtu lalu (27/10/2018) meresmikan perubahan status jembatan Suramadu dari jalan tol menjadi jalan non tol atau kembali menjadi jalan umum biasa.

Perubahan status tersebut kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2018 tentang Jembatan Surabaya-Madura. Di mana pada pasal 1 tertulis bahwa pengoperasian Jembatan Suramadu telah berubah dari jalan tol menjadi jalan umum.

Namun. Baru beberapa hari saja, kabar penggratisan infrastruktur demi nilai tambah ekonomi masyarakat Madura tersebut, kini sudah tertutupi, terkonvolusi oleh hiruk-pikuk politik representasi. Terutama di sosial media, yang kini telah menjadi salah satu saluran demokrasi yang bisa diandalkan untuk menyaring pendapat masyarakat.

Dari apa yang kita perhatikan sama-sama, produksi isu berkaitan dengan penggratisan Suramadu, masih berputar diantara kabar bahwa ini merupakan 'kampanye' presiden Jokowi demi memenangkan elektabilitas beliau di Pulau Madura yang pada pemilu sebelumnya kalah telak dari pasangan Prabowo-Hatta.

Sikap politik masyarakat Madura pada umumnya, terreprensetasi saat mereka lebih memenangkan Prabowo-Hatta secara telak. Sehingga mereka cenderung menanggapi negatif penghapusan bea tol tersebut.

Tidak berhenti dari komentar negatif, penggratisan tol Suramadu oleh pemerintah juga turut dilaporkan ke bawaslu. Hal ini menambah tebal garis bawah, bahwa kebijakan yang sejatinya sangat tepat dilakukan ini ternyata tidak diterima dan dipandang sebagai bentuk kampanye.

Padahal terlepas dari sisi politik representasi, masih ada sisi politik sebagai kebijakan (policy) yang praktisnya bertujuan kebaikan demi masyarakat, juga sisi ekonomi dan sosial yang wajib perhatikan berkaitan dengan penggratisan infrastruktur yang dibangun mahal tersebut.

Misalkan, sudah sejauh mana penggratisan disikapi oleh masyarakat Madura sendiri, apakah ada follow up, berupa kesiapan menerima investasi yang handal, juga dari sisi Amdal tidak akan merusak tatanan yang ada. Jika masyarakat madura masih terjebak dalam kultur politik representasi, makal sia-sia sudah segala kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan pembangunan di wilayah mereka sendiri.

Sehingga pada akhirnya kita semakin memahami bahwa negara ini, di tengah segala pencapaiannya masih terjebak dalam kultur politik representasi yang sangat absurd. Di negara demokrasi ini, masih ada kelompok yang tidak menerima kepemimpinan kecuali harus dari golongannya, seolah yang menang tidak pernah merepresentasikan kepentingan mereka, mesikpun pemerintahan tersebut telah sekuat-tenaga menjalankan tugasnya, secara tupoksi dan mengacu sepenuhnya pada kepentingan bersama.

Absurditas tersebut bukan hanya membahayakan masa depan demokrasi namun juga menghabat tujuan-tujuan bernegara menuju level selanjutnya, dari negara berkembang kepada negara maju.

Para oposisi juga sebaiknya mengerti bahwa cara-cara memperlebar jurang pemisah antara mereka dengan incumbent kelak akan dibalas dengan cara yang sama pada saat mereka mendapat tampuk kekuasaan. Saling mengsabotase, saling mengurangi nilai tambah, saling mendodorkan saat lawannya berada di puncak, apakah ini yang menjadi masa depan Indonesia kita?

Kita harapkan tidak demikian. So.. kiranya pihak oposisi perlu menahan diri, bila perlu turut mendorong masyarakat Madura memanfaatkan kebijakan langka ini, yang menghilangkan keuntungan langsung demi mengerek investor masuk ke Madura, sehingga pada akhirnya, siapapun yang kelak memimpin, entah oposisi ataupun incumbent sama-sama berada dalam pihak yang diuntungkan dari kemajuan masyarakat Madura.

Jika masyarakat Madura sendiri menolak dengan alasan presidennya tidak merepresentasi diri mereka, tanpa ada dorongan dari oposisi, maka perlu juga diingat bahwa kerja pemerintah tidak demikian. Pemerintah tidak akan memberikan apa yang diminta oleh rakyat, melainkan memberikan apa yang dibutuhkan oleh rakyat.

Kebutuhan tersebut terlihat dari indeks-indeks serta data yang diterima di meja pemerintah sendiri. Diolah, diukur, dihitung, untuk kemudian disimpulkan, salah satunya dengan cara pembebasan bea infrastruktrur. Karena itulah domain yang pemerintah bisa lakukan. Berkaitan dengan rakyat menjadi maju, mandiri, kaya raya, itu domain rakyat sendiri yang harus mencari serta mengejar peluang dari pembebasan bea infrastruktur.***