Lucu, 10.600 Perusahaan Tambang Kemplang Pajak

Lucu, 10.600 Perusahaan Tambang Kemplang Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan rencana mereka untuk mengadakan tindak lanjut tentang izin usaha ribuan perusahaan tambang yang ada. Kegiatan ini dilaksanakan satu bulan ke depan. Hal ini disampaikan oleh Adnan Pandu Praja, pimpinan KPK dalam sebuah pertemuan (9/9).

"KPK harus bertindak, maka dalam satu bulan NPWP perusahaan tidak juga diurus, kami cabut izin usahanya," kata Adnan.

KPK sudah mulai mengamati tren ini sejak 2013. Mereka pun telah menemui perwakilan perusahaan-perusahaan tambang besar di Indonesia, termasuk Freeport Indonesia. Saat ini diperkirakan ada 3.000 perusahaan yang bermasalah dengan perpajakan dan izin tambang.

"Jadi tidak ada yang lebih sopan dari sebutan maling. KPK siap menindak itu," ujar Adnan.

Hal ini ditujukan pula untuk optimalisasi penerimaan negara dari berbagai sektor.

Bahkan, Martiono Hadianto, Direktur Utama Newmont Nusa Tenggara (NNT), menuturkan bahwa data dari Direktor Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan belum mencakup semua nama perusahaan tambang di Indonesia, yang sebenarnya hampir mencapai 10.600 perusahaan.

"Yang lucunya di DJP itu tidak ada daftar yang 10.600 itu, di Pak Sukhyar (Dirjen Minerba) ada, tapi di sana (DJP) tidak ada," kata Martiono yang juga merupakan Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia (API) (10/9).

"Punya NPWP tetapi enggak bayar pajak, ya diaudit pak, ini lah yang seharusnya bisa, Lalu gak bayar pajak dengan benar ya diproses," tukasnya. ***int (Sumber: Merdeka & Okezone)