LSM Migrant Care: Habis Satinah Lalu Siapa Lagi yang Dipenggal?

LSM Migrant Care: Habis Satinah Lalu Siapa Lagi yang Dipenggal?

"Pemerintah tidak bisa lagi mengabaikan fakta bahwa menyelamatkan nyawa seorang warga negara adalah tanggung jawab negara," kata Anis Hidayah, direktur eksekutif LSM Migrant Care, sebagaimana dikutip Reuter (05/04).

 

Pemerintah dalam kecaman kanan kiri saat mengumumkan keputusannya untuk membayar Satinah setelah awalnya mengatakan tidak bisa mengumpulkan uang tepat pada waktunya. Dan para Selebriti juga aktivis akhirnya menutup lubang yang ditinggal pemerintah mempelopori kampanye penggalangan dana .

 

Sebagaimana diizinkan oleh hukum Saudi, keluarga korban awalnya menuntut $ 4 juta meminta "uang darah atau diyat" yang dituntut dari Satinah saat dirinya tanpa sengaja membunuh majikannya yang kejam, namun pada akhirnya pihak keluarga setuju untuk menurunkan jumlah tersebut setelah bertahun-tahun perundingan dengan pemerintah Indonesia.

 

Ratusan buruh migran yang sebagian besar perempuan Indonesia pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan setiap tahun, tetapi sering menghadapi kondisi kerja yang kejam dan keras di berbagai tujuan seperti Malaysia, Hong Kong dan Arab Saudi. Para pekerja ini memberikan kontribusi jutaan dolar untuk perekonomian Indonesia setiap tahun dalam bentuk pengiriman uang.

 

Beberapa bulan lau misalnya muncul kasus di mana seorang pembantu Indonesia disiksa denga keji oleh majikannya di Hong Kong, yang akhirnya membawa aksi massa yang marah turun ke jalan foto grafis luka-lukanya disebarkan ke media sosial. Majikannya tersebut dibawa ke pengadilan sayangnya malah dibebaskan dengan uang jaminan.

 

Indonesia juga sebelumnya memberlakukan moratorium pengiriman pekerja rumah tangga ke Arab Saudi pada tahun 2011 setelah ada pembantu lain dipenggal karena membunuh majikannya . Larangan itu tetap berlaku .

 

LSM Migrant Care mengatakan 45 pekerja migran bisa menghadapi hukuman mati di Arab Saudi "jika pemerintah Indonesia tidak membela hak-hak mereka.”

 

Tetapi cara pemerintah dalam bernegosiasi dengan pihak Arab sangatlah lemah. Indonesia bisa saja melakukan morotarium segala jenis kerja sama dengan Arab Saudi, dan bahkan lebih jauh labih Indonesia bisa menekan melalui OKI agar dua kota suci umat Islam menjadi kawasan Internasional, sehingga Indonesia menurunkan ketergantungannya pada negara yang hukum dan praktik ekonomi nya membawa kerugian yang sangat besar bagi Indonesia.***