Lagi, 2 Penunggak Pajak Ditahan

Lagi, 2 Penunggak Pajak Ditahan

Direktorat Jendral Pajak (DJP) kembali melakukan penyanderaan atau gizeljing terhadap dua penunggak pajak. Kedua penunggak pajak ini, merupakan penanggung jawab pajak pada dua perusahaan berbeda. 

 

"Keduanya berinisial BLD dan ZS," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Mekar Satria Utama melalui siaran pers, Selasa, 21 April 2015.

 

Utama menambahkan, kedua orang ini ditahan karena menunggak pajak dengan nilai total lebih dari Rp 2 miliar. orang yang berinisial BLD menjadi penanggung pajak PT ANI yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Jakarta Pasar Minggu. BLD menunggak pajak Rp 1,69 miliar dan disandera di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Salemba.

 

Sementara ZS menjadi penanggung pajak CV GSP yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta dengan tunggakan pajak RP 326 juta. ZS disandera di Rumah Tahanan Kelas IIA Jakarta Timur.

 

Kedua sandera akan dilepaskan, apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas, jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah terpenuhi karena pelunasan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasarkan pertimbangan tertentu Menteri Keuangan atau Gubernur.

 

" Penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas. Semakin baik dan nyata itikad wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya, maka tindakan penagihan pajak secara aktif ( hard collection ) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentu dapat dihindari oleh wajib pajak," tegas Utama.

 

Penyanderaan atau Gizeljing wajib pajak ini sendiri telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

 

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100 juta (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Penyanderaan dilakukan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya enam bulan serta dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala KPP setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur. *** Kinaya (republik, tempo)