Ketum AFI : Baru Jonan dan Susi Yang "Publish" Perangkat Fiskal Demi Reformasi Birokrasi

Ketum AFI : Baru Jonan dan Susi Yang "Publish" Perangkat Fiskal Demi Reformasi Birokrasi

Dalam kesempatan pelantikan pengurus DPP Asosiasi Fiskal Indonesia (AFI) Sumatera Utara, bertempat di Swiss Belinn Hotel Medan, Sabtu (10/01/2015), Ketua Umum AFI, Erwin Eka Kurniawan menekankan perlunya Kabinet Kerja Jokowi mendayagunakan semua perangkat fiskal.

"Pandangan umum perangkat fiskal selalu diarahkan ke pajak, ini perlu diluruskan" ujarnya. "Fiskal atau umumnya penganggaran mengenai uang masuk dan keluar, dalam hal ini perangkat fiskal juga termasuk SDM, dan kebijakan kebijakan yang tepat yang mendayagunakan SDM tersebut." tambahnya.

Menurut Erwin, tugas dari kabinet kementerian mencerminkan perjalanan sistem bernegara yang terus mengalami tantangan dan membutuhkan perangkat kebijakan baru yang dalam hal ini adalah reformasi birokrasi atau reformasi SDM.

"Berapa persen reformasi birokrasi menyentuh akar permasalahan (SDM), semenjak terakhir ibu Sri Mulyani mantan Kemenkeu kita menyadari bahwa mesin birokrasi di Indonesia macet dan tidak beraturan? Macet masih lebih mending ada anggaran selamat, tapi tidak beraturan bisa membawa bencana inefisiensi." Jelasnya seraya menambahkan, jika inefiensi dibiarkan, konsistensi pemerintahan Jokowi bisa dalam bahaya.

Kebijakan Sri Mulyani sebagaimana yang dijelaskan Erwin kepada para jurnalis, sebelum menerapkan teori teori keuangan yang berat, adalah menjadikan birokrasinya mampu menyerap arahan teori teori berat tersebut.

"Reformasi birokrasi di Indonesia dimulai dari Kementerian Keuangan. Dan Anda bisa perhatikan reformasi ini bahkan berlanjut dengan pertama kalinya lelang jabatan dirjen ada pada Kementerian Keuangan." Tukas Erwin

Dan tidak berhenti di kementerian keuangan, tambahnya. Sejauh pandangannya Erwin menyebutkan, mesin reformasi paling 'berisik dan bandel' lajunya ada juga di kementerian Kelautan dan Perikanan arahan Susi Pudji Astuti.

Indikasinya adalah membuat sibuk dan repot instansi pemerintah lainnya, misalkan TNI AL, dan menarik perhatian DPR juga masyarakat.

"Ketika suatu kementerian membuat repot dan sibuk orang lain, pihak lain, alih alih melanjutkan tradisi senyap, maka sudah ada tuh pendayagunaan perangkat fiskal di kementerian itu. Ada reformasi birokrasi bisa kelihatan prosesnya di masyarakat, masyarakat ternyata tidak ditinggalkan birokrasi, menteri meterinya gerak, portofolionya bisa dikritisi bukan sama LSM saja."

Bagaimana dengan Jonan?

"Nah Jonan itu mulai kelihatan. Kontroversi Jonan itu ibarat manasin mesin perangkat fiskal, orang jadi sadar posisinya, pilot sadar, pemilik maskapai sadar, penumpang sadar, regulator sadar, masyarakat mulai ngomel. Kalau ini bising bising bisa sepanjang tahun, maka sampai akhir tahun (2015) reformasi birokrasi di Kemenhub makin jelas." Jawabnya.

Terakhir Erwin berharap masyarakat bisa terus menggali potensi kabinet kerja, dengan terus menerus mendorong reformasi birokrasi yang disyaratkan agar negara menghindari jebakan pendapatan menengah di saat pertumbuhan tengah melaju. Jika birokrasi mampu mereformasi dirinya, maka masyarakat sebagai perangkat fiskal selanjutnya bagi negara, bisa di dorong pada kemajuan bersama.****Red