Kemiskinan Bukan Isu Menarik Bagi Warga Tasik

Kemiskinan Bukan Isu Menarik Bagi Warga Tasik

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 melansir data yang menyatakan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya tertinggi di Jabar. "Meski tercatat sebagai kota dengan angka inflasi terendah di Jawa Barat, Kota Tasik angka kemiskinannya tertinggi," ungkap Wahyu Purnama, kepala Bank Indonesia, Cabang Tasik Malaya, pada sejumlah wartawan, Kamis (2/1/2014).

 

Menjelang Tahun Politik, walau ada isu tentang Tasikmalaya sebagai kota termiskin, isu itu diyakini tetap tidak akan mendongkel pengaruh partai-partai Islam yang sudah kuat semenjak 1973, khususnya PPP (Partai Persatuan Pembangunan) sebagai penguasa tunggal. Kekuasaan politik di kota itu berpindah, dan terbagi-bagi dari satu partai Islam, kepada partai Islam lainnya.

 

Kini kota yang masih dipimpin pasangan Budi Budiman dan Dede Sudrajat itu disoroti Jakarta Post yang mengangkat reportase mengenai tidak goyahnya, partai Islam sebagai penguasa tunggal di wilayah itu.

 

Isu isu mengenai pembangunan, isu mengenai peningkatan taraf hidup, isu mengenai penggenjotan ekonomi lokal, diyakini tidak begitu menarik di Tasikmalaya, lantaran isu tentang Islam dan tidak Islamnya seseorang saat memilih preferensi partai nya jauh lebih seksi.

 

Kepala Jurusan Fisipol Universitas Siliwangi, Akhmad Satori menjelaskan besarnya ketergantungan warga Tasik pada para Kyai. “PPP tetap solid dan konsisten karena dukungan para Kyai. Secara tradisi rakyat Tasikmalaya, terlebih warga pedesaan, punya rasa hormat tinggi pada pemimpin agama.” Ujar Akhmad.

 

“Tentu saja, lebih gampang lagi para Kyai mendorong politik dalam cara yang paling simbolis. Para Kyai contohnya akan mengecap pemilih kurang Islam, apabila mereka tidak mencoblos PPP, atau Partai Islam lain,” tambahnya pada Jakarta Post, Senin (6/1/14). Perlu di ketahu ada 600 pesantren di Tasikmalaya, yang merupakan terbanyak di Jawa Barat.

 

Lalu apakah pola yang semacam ini akan diteruskan bertahan di Tasikmalaya? Dosen dan Konsultan Politik juga dari Universitas Siliwangi, Edi Kusmayadi menyayangkan bila pola politisi bergantung pada Kyai ini tetap bertahan.

 

Menurutnya, para calon wakil rakyat, atau calon pemimpin daerah harus turun ke bawah menyapa para konstituennya dengan bahasa program. Bukan lewat fatwa agama.***Fey.