Kementerian Keuangan: Pajak E-Commerce Segera Berlaku

Kementerian Keuangan: Pajak E-Commerce Segera Berlaku

Kementerian Keuangan akan segera menerapkan pengenaan pajak untuk transaksi e-commerce. Kebijakan ini nantinya akan diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan segera dirilis dalam waktu dekat.

"Ini dalam waktu cepat. Karena pak menteri keuangan juga inginkan supaya bisa dilakukan dalam rangka capai target pajak, itu juga merupakan roadmap kearah sana," disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo.

Mardiasmo menyatakan bahwa pihak Kementerian Keuangan bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak telah membuat Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak (TOPP). Hal ini dilaksanakan dalam usaha pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo di tahun ini, yakni Rp1.300 triliun.

"Saya ketua TOPP, jadi mau dimasukkan keperimbangan perpajakan, jadi kita akan mengembangkan pajak terhadap e-commerce, yang digital itu," ucapnya.

Mardiasmo juga menyatakan bahwa dalam implementasinya akan digandeng pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Itu nanti kita kembangkan. Dengan Kemkominfo dia kan provider-nya, cara pengenaan seperti apa, caranya hitung bagaimana," tambahnya.

Ketika ditanyakan mengenai besaran pajak yang akan ditetapkan untuk transaksi e-commerce, Mardiasmo belum mengetahui. Namun, ia menyampaikan bahwa pengenaan pajak ini akan diarahkan kepada peningkatan Pajak Penambahan Nilai (PPN) sesuai dengan besaran harga barang yang berada di e-commerce.

"Yang penting ada objek pajak terhadap itu, nah nanti kita setelah itu meng-adjust, kalau itu berhubungan PPN berarti tarif PPN-nya. Misalnya mengenai PPN terhadap objeknya seperti itu. Jadi itu hanya medianya menggunakan fasilitas online, jadi jenis pajaknya sesuai peraturan perundangan perpajakan. Kan selama ini enggak terkena pajaknya. Jadi kalau misal kena PPN itu 10 persen," jelasnya.

"Kan transaksi itu belum tersentuh. Misalnya lakukan transaksi melalui google dan lain-lain, itu harus dikenakan juga. Kalau enggak di sana bayar, tapi pas lewat website enggak bayar. Kan enggak fair," tambahnya. ***intan (Sumber: Okezone)