Kebakaran Hutan, Jokowi Copot Kepala BNPB dan Cabut Izin Perusahaan Nakal

Kebakaran Hutan, Jokowi Copot Kepala BNPB dan Cabut Izin Perusahaan Nakal

 Presiden Joko Widodo memerintahkan polisi untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan pembakar hutan, Presiden juga meminta Kementerian kehutanan untuk mencabut izin perusahaan yang melakukan tindakan bodoh ini. Menurut Presiden, perusahaan perkebunan juga harus bertanggung jawab atas hak yang diberikan pemerintah.

 

“Saya tak ingin lagi bicara penyebab dan solusinya. Semuanya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kalau ada pidananya, nanti diproses polisi,” kata Presiden Jokowi saat meninjau kebakaran hutan di Dusun Pulau Geronggang, Pedamaran, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Minggu 6 Agustus 2015.

 

Sampai saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat paling tidak ada 10 perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan. 5 perusahaan diduga berperan dalam pembakaran hutan di Riau, 2 perusahaan di Jambi, dan 3 perusahaan di Kalimantan Tengah. Mereka semua bergerak di bidang usaha perkebunan dan hutan tanaman. Sayangnya, Kementerian Kehutanan enggan merinci nama maupun riwayat bisnis perusahaan yang dimaksud.

 

Selain akan mencabut izin perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan, Jokowi juga akan mengganti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Ma'arif. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melantik Kepala BNPB baru pada hari ini senin, 7/9/2915, pukul 15.00 di Istana Negara. 

 

Meskipun sudah ada kepastian penggantian tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung masih enggan menyebut siapa pengganti Syamsul ma'arif. Dia juga menolak jika penggantian Syamsul ini terkait lambatnya penanganan kebakaran hutan. "Kepala BNPB sudah terlalu lama menjabat. Soal siapa, saya lupa namanya, tunggu saja nanti," kata Anung, senin, 7 september 2015. *** kny (tempo)