Kartu Kredit Macet 3 Triliun, Program Literasi Keuangan Pemerintah Gagal?

Kartu Kredit Macet 3 Triliun, Program Literasi Keuangan Pemerintah Gagal?

Dalam diskusi bertajuk “Literasi Keuangan dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Pajak serta Ketersediaan Barang dan Jasa Publik”, anggota Dewan Pembina Asosiasi Fiskal Indonesia (AFI) Kandi Sofia S. Dahlan, MBA, Ph.D melansir data Bank Mandiri periode 2012 – 2013 yang menyatakan bahwa nilai tagihan macet kartu kredit di seluruh Indonesia yang mencapai Rp 3 Triliun.

 

“Ini contoh parahnya penggunaan credit card di Indonesia. Ini menunjukkan program literasi keuangan yang dilakukan pemerintah maupun swasta dalam 2 tahun terakhir belum nampak dampaknya,” ujar Kandi Sofia di aula kampus UGM Yogyakarta usai acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) AFI DIY, Sabtu (13/12).

 

Ditambahkannya kegagalan program literasi keuangan antara lain disebabkan oleh: (1) materi edukasi yang seringkali tidak tepat sasaran sesuai target audiens, (2) Tidak dilakukannya secara rutin alias sporadik, (3) Seringkali langsung masuk ke teori-teori “canggih” seperti teori pasar seperti “Black-Scholes”, teori “Portofolio” dan (4) Tidak dilakukannya monev (monitoring dan evaluasi)

 

”Goal (tujuan) dari (program) literasi keuangan adalah Smart Spending. Belajar untuk menyisihkan sumber dana keuangan dan tentunya membayar kewajiban pajak,” ujar Kandi yang juga Wakil Rektor Universitas Bunda Mulia (UBM) Jakarta.

 

Menurutnyat untuk mencapai tujuan tersebut maka maka beberapa point perlu menjadi perhatian sebelum program literasi keuangan dan literasi fiskal dijalankan yaitu:

 

Pertama, Tentukan siapa Target Audience dan apa kebutuhan Informasinya. Kedua, Waktu dari program edukasi, kapan target audience bisa dibawa masuk ke topik-topik “canggih” seperti: saham, reksadana, derivatif dsb

 

Ketiga, Dimana program  edukasi sebaiknya diadakan, agar dapat mengcover seluas mungkin target audience. keempat, Bagaimana caranya program edukasi ini dapat disampaikan secara efektif? Untuk membantu masyarakat menyesuaikan rencana keuangannya agar selaras dengan kondisi yang sedang dihadapi?

 

Terakhir atau Kelima, Pastikan bahwa setiap program edukasi literasi keuangan juga mencakup:  program tindak lanjut, monitoring dan  evaluasi.

 

“Di jogja banyak investasi bodong berkedok arisan, koperasi, gotong royong dan sejenisnya. Karena itu diharapkan pengurus DPD AFI DIY dapat memantau dan membantu masyarakat agar hati-hati terhadap tawaran investasi yang tidak benar itu,” pungkasnya.