Kanwil Pajak Jakarta Utara

Kanwil Pajak Jakarta Utara

maaf kin artikel ini ga bisa aku terima karena isinya terlalu sama dengan sumber asli. ak udah buat sendiri berita rewritenya coba kamu pelajari

malah artikel ini lebih sedikit / lebih singkat dari sumber asli. bukan ditambahi malah di-cut yg soal kring pajak, laporan masyarakat ke KPP

Berkas kasus pajak yang menyeret nama Direktur utama PT. HMS berinisial CPT di Jakarta Utara dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis (14/1/2016). Pihak kejaksaan telah menerima limpahan berkas tersebut dan mengatakan akan segera memproses.

 

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Waluyo mengatakan, terlapor (CPT) yang saat ini menjabat sebagai Dirut PT. HMS dilaporkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jakarta Utara dalam kasus dugaan penyimpangan setoran wajib pajak.

 

CPT yang beralamat di Kelapa Gading, Jakarta Utara itu merupakan wajib pajak sejak Agustus 1993 dan tercatat sebagai wajib pajak di kanwil Direktorat Jendral Pajak Jakarta Utara. Dia dituduh melakukan sejumlah pelanggaran perpajakan berdasarkan hasil penyelidikan tim dari DJP Kanwil Jakarta Utara.

 

“Tersangka sengaja melakukan penyerahan barang kena pajak tetapi tidak menyetorkan dan melaporkan PPN yang dipungut, serta tidak menyampaikan SPT/PPh sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 10,7 miliyar,” tandas Jaksa Waluyo, di kantornya, Jakarta, Kamis (14/1/2016).

 

Atas perbuatan tersangka, penyidik menjeratnya dengan Pasal 39 ayat 1 huruf a dan b UU nomor 6 tahun 1983 jo UU No. 16 thn 16 thn 2000 dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terutang.

 

“Saat mulai dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tahun 2013 kepada tersangka telah disampaikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya berdasarkan pasal 8 ayat 3 UU nomor 6 tahun 1983 jo. UU nomor 16 tahun 2000,” imbuh Waluyo

 

Sebenarnya, CPT pernah diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan perpajakan nya pada 2015 lalu sebagai tahun pembinaan wajib pajak. Namun, menurut Waluya, yang bersangkutan tidak mengindahkan sehingga diproses secara hukum pada tahaun penegakan hukum pajak 2016 ini," tegasnya. *** kny (pitunews)