Jaksa Agung Baru Banyak Penolakan, Menko: Ndak Masalah

Jaksa Agung Baru Banyak Penolakan, Menko: Ndak Masalah

Ditunjuknya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo, mendapat kritik dari sejumlah kalangan tak terkecuali pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Ia menyayangkan karena latar belakang Prasetyo yang berasal dari partai politik yakni Partai Nasdem (Nasional Demokrasi). Semestinya menurut Samad Jaksa Agung diambil dari kalangan profesional yang relatif independen. 

 

"Sangat disayangkan karena yang bersangkutan berasal dari partai politik, padahal Kejaksaan Agung adalah institusi penegakan hukum yang memerlukan sosok yang independen dan berintegritas," kata Samad di Jakarta, Kamis (20/11/2014). 

 

LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut langkah presiden sebagai blunder politik. "Ini blunder Jokowi terhadap pos-pos strategis dalam agenda penegakan hukum, HAM, dan korupsi," ujar Koordinator Bidang Korupsi dan Politik ICW, Donal Fariz, dalam konferensi pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2014). Akan halnya Guru Besar Hukum Saldi Isra yang mengatakan penunjukkan Prasetyo jauh dari ekspektasi masyarakat.

 

Komentar kritis juga meluncur dari internal PDIP. Meskipun menghormati keputusan presiden, Ketua Bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Panjaitan mengingatkan rekam jejak Jaksa Agung baru yang minim prestasi.

 

Namun Jokowi memiliki pandangan tersendiri perihal penunjukan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Jokowi menilai seseorang bukan berdasarkan dari parpol atau bukan namun lebih melihat kredibilitas dan loyalitas serta tanggung jawaban. 

 

"Beliau itu ya partai ya profesional. Kemudian prinsip beliau, orang yang punya loyalitas, bisa bekerja, punya kapabilitas, punya kredibiltas, itu saja," ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Tedjo Edhy Purdijatno di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/11/2014).

 

Tedjo juga meyakinkan bahwa HM Prasetyo akan mampu bekerja dengan baik meskipun berasal dari kalangan politisi. "Ndak masalah (banyak penolakan). Beliau kan mantan JAMPidum juga. Jangan terlalu dikaitkan-kaitkan dengan politik, ndak begitu, " tukas Tedjo.

 

Menko pun kembali mengingatkan hak prerogatif presiden dalam memilih para pembantunya. "Kalau dimatriks, ketemunya itu. Dari kapabilitas, kredibilitas, loyalitas dan sebagainya, ya ketemunya itu. Ya sudah. Beliau pilih yang itu, bisa dipercaya, lebih sreg. Kan yang make beliau, " imbuhnya.

 

Sebenarnya HM Prasetyo sendiri bukan orang asing di dunia peradilan Indonesia. sebelum terjun ke politik ia adalah jaksa karir yang pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi di sejumlah daerah. Puncak karirnya ialah sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) pada tahun 2005-2006.

 

"Kita lihat saja seperti apa kinerjanya nanti. Kalau bagus kita dukung, kalau tidak bagus, ya kita kritik. Itu saja tanggapan saya," ujar Prof. Yusril Ihza Mahendra saat dimintai komentar akan figur HM. Prasetyo.*** kinaya (viva, kontan, kompas)