Insentif Pajak Kado SBY Jelang Lepas Jabatan

Insentif Pajak Kado SBY Jelang Lepas Jabatan

Sebelum mengakhiri masa jabatannya, SBY memberikan insentif pajak. Terbaru, aka nada fasilitas pengurangan pajak yang bisa mendorong investasi agribisnis di Kawasan Timur Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang pengurangan pajak sudah dirancang di Kementerian Keuangan dan menunggu persetujuan dari presiden.

Menurutnya, fasilitas perpajakan ini akan ditujukan untuk investasi perkebunan dan pengolahan sagu di Indonesia Timur. "Pemberian fasilitas tax allowance itu untuk mendorong investasi di wilayah Timur Indonesia. Saat ini, investasi banyak mengarah ke wilayah Barat Indonesia," ucap Bambang, Senin (11/8).

Azhar Lubis, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menyatakan bahwa hal ini diperuntukkan bagi industri hilir dengan besaran 30%. Untuk mendapatkannya, ada syarat minimal nilai investasi yang harus dimiliki.

Dalam waktu dekat pemerintah juga akan memberikan insentif pajak liburan kepada pengusaha tertentu. Hal ini adalah pengurangan 50% pajak selama dua tahun bagi empat perusahaan yang diajukan ke Kementerian Keuangan, yakni PT. Caterpillar Indonesia Batam, PT. Feni Haltim, PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery, dan PT. Synthetic Rubber Indonesia.

Di sisi lain, Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang mengujarkan bahwa masyarakat, khususnya umat Islam, akan taat bayar pajak bila pemimpinnya amanah.

"Bila dirasa para penguasa negeri ini tidak adil dan tidak amanah dalam pengelolaan uang rakyat maka sudah sewajarnya umat Islam untuk tidak wajib lagi membayar pajak," kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang AM Jumai, (12/8).

"Poin utama yang perlu diperhatikan warga Muhammadiyah adalah istiqamah dalam berjuang. Muhammadiyah terus dipertahankan sebagai gerakan dakwah yang berorientasi pada aspek sosial masyarakat dan pendidikan," ucapnya.

Sebagai ormas Islam dan sebagai kontributor pajak Muhammadiyah harus mampu dijadikan tauladan terhadap ketaatan terhadap kewajiban membayar pajak, ujarnya lagi. ***int (Sumber: Tribunnews & Suaramerdeka)