Infrastruktur Lambat, Karena Birokrasi Jokowi Jauhi "Kebut Proyek Ala Dahlan Iskan"?

Infrastruktur Lambat, Karena Birokrasi Jokowi Jauhi "Kebut Proyek Ala Dahlan Iskan"?

Investor berharap Presiden Joko "Jokowi" Widodo kali ini memastikan janjinya untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur, setelah tertunda sekian lama karena kurang padunya birokrasi yang terlibat dalam pembangunan.

Hampir setengah dari 10 proyek yang jadi prioritas Jokowi bagai kena rem mendadak karena lemahnya kerjasama antar kementerian, sehingga program program tersebut tersendat dalam antrian kemacetan.

"Seseorang harus mengkoordinasikan orkestrasi dari pemangku kepentingan, Jika keputusan untuk infrastruktur melambat, tidak akan ada kegiatan di sektor apapun." jelas Emma Sri Martini, direktur keuangan BUMN Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Jokowi sendiri
berpacu dengan waktu untuk menciptakan lapangan kerja untuk 2 juta orang Indonesia yang memasuki dunia kerja setiap tahunnya, saat ini dirinya mesti berjuang untuk menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi yang telah jatuh ke laju terlemah di sekitar enam tahun.

Ambil contoh proyek kementerian perhubungan yang mangkrak di jalan.

"Proyek (transportasi) memang mengambil waktu yang cukup lama karena (harus ada) persiapan untuk semua riset," jelas pejabat kementerian transportasi Sugiadi Waluyo.

Tidak mudah pula bagi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melakukan tindakan lekas segera untuk memulai proyek infrastruktur, karena semua otoritas yang terlibat harus ikut meriset dan mereset segala perubahan berdasarkan acuan UU yang ada, dan lantas mengarah pada penundaan.

Mengambil ibarat bahwa setiap keputusan "ya" akan menuntut "ya" di semua lini yang di lewati.
"Keputusan kecil yang dibuat konsekuensinya dapat mengalami penundaan multiplier." tambah Sri.

Lalu? Mengapa tidak ada yang berani melakukan "ngebut keputusan" misalnya kerjakan dahulu tandatangan belakangan? Wasekjen Assosiasi Fiskal Indonesia, Ferry Bianca menengarai birokrasi di era Jokowi akan sulit melakukan itu.

"Jika melihat kasus Dahlan Iskan di PLN, di mana percepatan bisa dianggap kriminalitas atau pelanggaran prosedur UU, semua pihak akan lebih berhati hati dan main aman. Ini dilematis." pungkasnya.***Red (Reuter)